Konflik Kepentingan atas Kebijakan Ekspor Pasir Laut di Kabupaten Takalar = Conflict of Interest over the Sea Sand Export Policy in Takalar Regency

SYAHRAENI NUR ADIBAH. Konflik Kepentingan atas Kebijakan Ekspor Pasir Laut di Kabupaten Takalar (dibimbing oleh Gustiana A. Kambo). Pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir sering kali terjebak dalam praktik eksploitatif yang mengabaikan keadilan bagi masyarakat lokal. Di Kabupaten Takalar, pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut telah memicu kontroversi luas karena melegalkan kembali ekspor pasir laut. Kebijakan ini tidak hanya mengancam ekosistem laut tetapi juga menunjukkan adanya konflik kepentingan yang sistemik antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat pesisir, yang diperparah dengan temuan praktik korupsi dalam penetapan harga dasar tambang. Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan konflik kepentingan serta relasi kekuasaan antar-aktor dalam kebijakan ekspor pasir laut di Kabupaten Takalar, sekaligus mengkaji dampak sosial dan ekologisnya terhadap masyarakat pesisir. Metode. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif analitis. Lokasi penelitian difokuskan di pesisir Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak pemerintah daerah, pengusaha tambang, nelayan terdampak, dan aktivis lingkungan. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen kebijakan dan literatur terkait. Teknik analisis data menggunakan model interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil. Temuan penelitian menunjukkan adanya konflik kepentingan aktual yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat daerah untuk menguntungkan korporasi melalui manipulasi harga dasar pasir laut dari Rp10.000/m3 menjadi Rp7.500/m3. Relasi kuasa yang timpang menyebabkan nelayan tradisional kehilangan wilayah tangkap dan mengalami penurunan pendapatan signifikan. Kebijakan ini juga mengakibatkan beban ganda bagi perempuan pesisir akibat degradasi lingkungan yang merusak rantai ekonomi rumah tangga. Kesimpulan. Konflik kepentingan dalam kebijakan pasir laut di Takalar bersifat struktural dan terlembaga. Penerapan prinsip keadilan dan inklusivitas dalam tata kelola sumber daya laut memerlukan reformasi kebijakan yang menempatkan perlindungan ekologis dan hak masyarakat pesisir sebagai prioritas utama di atas kepentingan fiskal jangka pendek.