Aktor dan Relasi Kuasa Dalam Revitalisasi Alun-Alun Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat = Actors and Power Relations in the Revitalization of the Alun-Alun Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat

Latar belakang. Revitalisasi Alun-Alun Keraton Kasunanan Surakarta merupakan proyek strategis yang melibatkan persilangan kepentingan antara otoritas negara, kekuasaan formal keraton, dan lembaga adat. Meskipun secara administratif kendali berada pada pihak Pakubuwana XIII dan Pemerintah Kota Surakarta, keberadaan Lembaga Dewan Adat (LDA) menciptakan dinamika relasi kuasa yang kompleks, di mana klaim atas ruang tradisi sering kali memicu ketegangan simbolis namun tetap membuka ruang negosiasi di lapangan. Tujuan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi aktor-aktor kunci beserta peran strategisnya dalam revitalisasi Alun-Alun Surakarta, serta memetakan pergeseran relasi kuasa yang terjadi akibat adanya tarik-ulur kepentingan selama proses pembangunan berlangsung. Metode. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif-analitis. Perspektif post-strukturalis dan teori Demokrasi Agonistik dari Laclau dan Mouffe digunakan untuk menjelaskan temuan lapangan yang diperoleh melalui observasi serta wawancara mendalam dengan informan terkait. Hasil. Temuan lapangan menunjukkan bahwa posisi LDA telah bergeser dari aktor yang semula termarjinalkan menjadi entitas yang mulai dipertimbangkan dan diakomodasi usulannya oleh pemerintah guna menjamin stabilitas sosial proyek. Meskipun ketegangan berupa ego sektoral dan konflik personal antar-faksi masih sering muncul ke permukaan dan menyebabkan keterlambatan teknis, proses revitalisasi tetap berjalan melalui mekanisme kompromi pragmatis. Kesimpulan. Penelitian menyimpulkan bahwa relasi kuasa dalam revitalisasi Alun-Alun tidak lagi bersifat hierarkis-tunggal, melainkan terfragmentasi antara otoritas formal Keraton dan legitimasi tradisional LDA. Pergeseran posisi LDA dari aktor marginal menjadi entitas yang diakomodasi menunjukkan adanya dinamika agonistik, di mana Pemerintah Kota Surakarta muncul sebagai aktor paling menentukan yang mampu mengelola konflik kepentingan tersebut menjadi sebuah konsensus pembangunan yang inklusif.