ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI KABUPATEN MAJENE

MARLINA RAJAB. Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun Tesis dengan Judul : Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Majene (dibimbing oleh Juanda Nawawi dan A.M. Rusli).
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan dalam upaya pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Majene.
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang memberikan penjelasan tentang peran pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan dalam upaya pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Majene. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam rangka upaya pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan, penelitian ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Majene No 21 Tahun 2015 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan bahwa upaya pemberdayaan dilakukan melalui tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan yang meliputi: pelaksanaan bimbingan untuk peningkatan produksi kelautan dan perikanan, pemanfaatan prasarana kelautan perikanan secara optimal, pembinaan dan pengembangan sarana prasarana penangkapan, pelaksanaan teknologi penangkapan serta pelaksanaan pelayanan pemberian perizinan dibidang perikanan tangkap. Tugas pokok dan fungsi secara maksimal dituangkan kedalam beberapa program pemberdayaan masyarakat nelayan yaitu penyediaan kapasitas nelayan kecil, pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil, pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha serta pendaftaran KUSUKA dan asuransi nelayan. Dalam melaksanakan perannya ditemukan beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat Dinas Kelautan dan Perikanan secara maksimal menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu anggaran yang rendah dikarenakan beberapa anggaran di refocusing ke Covid-19, tingkat kesadaran masyarakat nelayan yang masih rendah dan pola kebiasaan masyarakat nelayan yang melakukan perjalanan melaut hingga ke luar daerah perairan Kabupaten Majene yang menghabiskan waktu hingga 3 bulan lamanya.