TINJAUAN HUKUM TERHADAP RANGKAP JABATAN WAKIL MENTERI SEBAGAI KOMISARIS BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) =A Legal Review of the Dual Position of the Deputy Minister as Commissioner of State-Owned Enterprises (SOEs)

Latar Belakang: Penelitian ini membahas Praktik rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menimbulkan perdebatan dalam perspektif Hukum Administrasi Negara. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), khususnya dalam konteks relasi antara fungsi pengawasan dan fungsi eksekutif pemerintahan. Ketidakjelasan batas kewenangan dan kedudukan Wakil Menteri memperkuat urgensi kajian normatif terhadap praktik tersebut. Tujuan: Untuk mengetahui implikasi dan peran asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam rangkap jabatan terhadap wakil menteri yang melakukan rangkap jabatan. Metode: Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil: Rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai komisaris BUMN berpotensi mengganggu efektivitas, fokus, dan profesionalitas pelaksanaan tugas pemerintahan karena adanya pembagian tanggung jawab dalam menjalankan lebih dari satu jabatan strategis. Praktik tersebut juga tidak sejalan dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan, karena kewenangan jabatan seharusnya digunakan sesuai tujuan pemberiannya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kesimpulan: Rangkap jabatan Wakil Menteri sebagai komisaris BUMN perlu dibatasi karena berpotensi menimbulkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, mengurangi profesionalitas pejabat, serta tidak mencerminkan penerapan asas tidak menyalahgunakan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.