Kapasitas Kebijakan Berbasis Mitigasi Bencana di Sulawesi Barat = Policy Capacity for Disaster Mitigation in West Sulawesi

Latar Belakang: Provinsi Sulawesi Barat merupakan wilayah dengan tingkat risiko bencana tertinggi di Indonesia, namun efektivitas kebijakan mitigasi masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis kebencanaan, tetapi juga mencerminkan kapasitas kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola risiko secara sistemik. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kapasitas kebijakan pemerintah daerah—yang mencakup dimensi analitis, operasional, dan politik—membentuk tata kelola serta memengaruhi kualitas dan efektivitas kebijakan mitigasi bencana di Provinsi Sulawesi Barat. Metode: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aktor kunci pemerintah daerah, analisis dokumen kebijakan (RPD 2023–2026, Renstra BPBD, dan Perda No. 7 Tahun 2022), serta observasi praktik kelembagaan. Analisis dilakukan secara tematik berbasis dimensi kapasitas kebijakan dan ditelusuri secara kausal dengan mengacu pada kerangka policy capacity dari Wu, Ramesh, dan Howlett (2015). Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas kebijakan belum berkembang secara seimbang. Keterbatasan kapasitas analitis tercermin pada lemahnya integrasi risiko dalam perencanaan; kapasitas operasional menghadapi kendala pada aspek kelembagaan, sumber daya manusia, dan koordinasi lintas sektor; serta kapasitas politik belum sepenuhnya mendukung keberlanjutan pembiayaan dan prioritas mitigasi. Konfigurasi tersebut menghasilkan tata kelola mitigasi yang belum terintegrasi secara sistemik, yang berdampak pada kualitas regulasi, integrasi perencanaan, dan efektivitas pembiayaan yang masih rendah. Kesimpulan: Efektivitas mitigasi bencana merupakan outcome struktural dari konfigurasi kapasitas kebijakan dan tata kelola yang saling berinteraksi secara kausal. Penguatan mitigasi tidak cukup melalui regulasi atau peningkatan anggaran semata, tetapi memerlukan transformasi kapasitas kebijakan secara simultan pada dimensi analitis, operasional, dan politik dalam kerangka tata kelola yang terintegrasi.