IMPLIKASI INSTRUKSI PRESIDEN SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN KOPERASI MERAH PUTIH = Implications of the Presidential Instruction as the Basis for the Establishment of the Merah Putih Cooperative

Latar Belakang: Penelitian ini didasarkan pada problematika pemberlakuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang bersifat top-down, sehingga berbenturan secara normatif dengan asas kesukarelaan koperasi dan kemandirian otonomi desa.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum serta implikasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dalam pembentukan Koperasi Merah Putih. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menelusuri bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, skripsi/tesis, jurnal, buku hukum, maupun artikel yang relevan. Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kedudukan Inpres Nomor 9 Tahun 2025 terbukti tidak memiliki keabsahan yuridis untuk memaksakan pembentukan koperasi merah putih; (2) Pelaksanaan instruksi tersebut berimplikasi pada pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan merusak kedaulatan finansial desa. Kesimpulan: Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 berkedudukan sebagai peraturan kebijakan yang cacat yuridis dan terbukti melampaui wewenang (ultra vires) karena secara sepihak memaksakan pembentukan badan hukum perdata serta membebani anggaran desa. Akibatnya, implementasi kebijakan instruksional tersebut secara nyata melanggar AUPB dan memicu dualisme kelembagaan yang merusak tatanan otonomi desa.