PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKARANTINAAN KESEHATAN PADA SAAT TERJADI KEDARURATAN KESEHATAN DI KOTA MAKASSAR = LAW ENFORCEMENT AGAINTS CRIMINAL ACTS PERPETRATOR OF HEALTH QUARANTINE DURING A HEALTH EMERGENCY IN MAKASSAR CITY

UMMU AINAH (B012191032) dengan Judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan Pada Saat Terjadi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Di Kota Makassar”. (Dibimbing oleh Hijrah Adhyanti Mirzana dan Audyna Mayasari Muin).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan pada saat terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat di Kota Makassar dan menganalisis kendala yang dihadapi penegak hukum dan pemerintah dalam pelaksanaan PSBB di Kota Makassar.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penulis melakukan penelitian dengan pengumpulan data dan informasi yang akan dilaksanakan di POLRESTABES Kota Makassar, PN Kota Makassar, SATPOL PP Kota Makassar, Satgas Covid Kota Makassar dan Dinas Kesehatan Kota Makassar. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan yaitu penelitian pustakan dan peraturan perundang-undangan. Hasil yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan juga wawancara secara langsung disusun secara sistematis dan analisis sesuai dengan metode penelitian empiris.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekarantiaan kesehatan pada pelaksanaan PSBB di Kota Makassar sudah berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian dan Pengadilan telah Pelanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan telah ditindaki sesuai dengan sanksi yang terdapat pada Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Sama halnya dengan Pemerintah beserta jajarannya dalam hal ini Satpol PP sebagai penegak hukum Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanan PSBB di kota Makassar, Satgas Covid-19 Kota Makassar dan Dinas Kesehatan Kota Makassar telah menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19. (2) Adapun Faktor yang kendala terdiri dari faktor Yuridis dan Non Yuridis. Kendala yuridis dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan terkendala dengan penerapan PSBB tidak mempunyai implikasi hukum dikarenakan tindakan ini hanya berbentuk sebuah himbauan kepada masyarakat dan diperkuat lagi dengan tidak adanya sanksi atau upaya hukum lebih lanjut dalam PP No. 21 tahun 2020. Kemudian kendala non yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya Covid-19, kurangnya kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, serta masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa Covid-19 adalah suatu hal yang tidak perlu di takuti.
Kata Kunci: Pandemi Covid-19, PSBB, UU Kekarantinaan Kesehatan