REHABILITASI SOSIAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL = SOCIAL REHABILITATION AS A FORM OF LEGAL PROTECTION FOR CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE

Ricky Randa Mappadang (B012191007) dengan judul “Rehabiltasi Sosial Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual”. (Dibimbing oleh Audyna Mayasari Muin dan Hijrah Adhyanti Mirzana). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi rehabilitasi sosial sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Tana Toraja, dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Tana Toraja. Penelitian ini merupakan tipe penelitian empiris. Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan, melalui wawancara dan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif sesuai dengan penjelasan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dilakukan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi rehabilitasi sosial sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Tana Toraja dilakukan dengan metode konseling dan bimbingan keagamaan sesuai kepercayaan masing-masing korban. Proses rehabilitasi sosial tersebut dilakukan oleh konselor dan tokoh agama yang juga sekaligus konselor yang telah tergabung dalam struktur keanggotaan P2TP2A di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja, dan Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Tana Toraja, yaitu: Pertama, faktor sarana atau fasilitas, terbukti dengan belum adanya shelter atau rumah aman dan juga masih banyak daerah terpencil yang belum terjangkau akses jaringan yang memadai di Kabupaten Tana Toraja. Kedua, faktor masyarakat, terbukti ketika terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak, masyarakat tidak melaporkan karena takut dan tidak ingin berurusan dengan hukum, dan juga masyarakat berpikir bahwa ketika anak telah disetubuhi, maka harus dinikahkan sebagai jalan keluarnya, padahal hal tersebut melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak karena anak masih di bawah umur. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya P2TP2A sebagai wadah untuk melindungi hak anak sebagai korban kekerasan seksual.
Kata Kunci: Rehabilitasi Sosial, Anak Korban Kekerasan Seksual