RAMADHANI, SRI SAFITRI (2026) Implementasi Surat Edaran Bupati Bone Yang Dilaksanakan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pengawasan Disiplin Kepegawaian=Implementation of the Bone Regent Circular Letter carried out by the Civil Service Police Unit on Personnel Discipline Supervision. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
B021221039-k4QuixSJRNyd0npo-20260414094023.jpg
Download (190kB) | Preview
B021221039-1-2.pdf
Download (741kB)
B021221039-dp.pdf
Download (299kB)
B021221039-fullll.pdf
Restricted to Repository staff only until 10 March 2028.
Download (2MB)
Abstract (Abstrak)
SRI SAFITRI RAMADHANI (B021221039),Implementasi Surat Edaran Bupati Bone Yang Dilaksanakan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pengawasan Disiplin Kepegawaian. Dibimbing oleh Arini Nur Annisa sebagai Pembimbing. Latar Belakang: Pengawasan disiplin kepegawaian di Kabupaten Bone pasca berlakunya Surat Edaran Bupati Bone Nomor 276 Tahun 2025 dilaksanakan dengan turut melibatkan Satpol PP. Keterlibatan Satpol PP pasca berlakunya surat edaran kemudian meluas ke pengawasan internal kepegawaian,sehingga batasan penggunaan kewenangan dalam praktik penegakan perda secara langsung terlibat dalam ranah kepegawaian. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan surat edaran oleh Satpol PP serta implikasi tindakan Satpol PP pasca berlakunya surat edaran,khususnya terkait penegasan batasan terhadap celah perluasan kewenangan. Metode: Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris di Kabupaten Bone.Populasi penelitian meliputi seluruh pihak yang terlibat dalam surat edaran melalui teknik purposive sampling. Data diperoleh melalui studi lapangan serta studi kepustakaan,kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa (1)Pelaksanaan surat edaran oleh Satpol PP dilaksanakan melalui patroli pengawasan sebagai penegakan Perda KUKM di ruang publik. Namun,pelaksanaannya tidak berhenti pada teknisnya. Melalui arahan Bupati,Satpol PP turut terlibat secara langsung dalam penegakan disiplin ASN dengan cakupan yang lebih luas. (2)Implikasi hukum tindakan Satpol PP menunjukkan adanya perbedaan penafsiran dalam penggunaan kewenangan seiring pergeseran titik pengawasan,sehingga pelaksanannya belum efektif dan berpotensi melampaui kewenangan serta tidak berkesesuaian dengan asas kecermatan maupun asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Kesimpulan: Pelaksanaan surat edaran menunjukkan perlunya penegasan batasan kembali terhadap setiap tindakan faktual Satpol PP dalam ranah kepegawaian melalui evaluasi serta penyelarasan terhadap pelaksanaannya.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | surat edaran; kewenangan; implementasi; pengawasan;aparatur sipil negara. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Hukum Administrasi Negara |
| Depositing User: | Unnamed user with username pkl2 |
| Date Deposited: | 24 Sep 2026 02:53 |
| Last Modified: | 24 Sep 2026 02:53 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/57820 |
