PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PENYEDIA LAYANAN PAY LATER ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI (Analisis Komparatif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)=Corporate Criminal Liability of Pay Later Service Providers for the Misuse of Personal Data (A Comparative Analysis of the Personal Data Protection Law and the Indonesian Criminal Code)

ABSTRAK NURFARAH ZAM-ZANI MUHLIYAS (B011221272). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Penyedia Layanan Pay Later Atas Penyalahgunaan Data Pribadi (Analisis Komparatif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dibimbing oleh Amaliyah. Latar Belakang: Perkembangan layanan keuangan digital khususnya Pay Later mengalami peningkatan yang signifikan. Data pribadi konsumen dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan oleh korporasi sebagai penyelenggara layanan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mengenai bentuk pertanggungjawaban dan penjatuhan sanksi terhadap korporasi yang menyalahgunakan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam layanan Pay Later serta membandingkan bentuk penjatuhan sanksi berdasarkan UU PDP dan KUHP Nasional. Metode: Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan dan literatur hukum pidana. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran sistematis dan komparatif. Hasil: Pertama, UU PDP mengatur pertanggungjawaban korporasi melalui keterkaitan dengan pihak yang memiliki kendali atau kewenangan dalam struktur organisasi. Sedangkan, dalam KUHP Nasional merumuskan parameter yang lebih variatif, meliputi lingkup kegiatan usaha, keuntungan bagi korporasi, penerimaan sebagai kebijakan, kegagalan pencegahan, dan pembiaran. Kedua, pemberian sanksi dalam UU PDP dan KUHP Nasional menempatkan pidana denda sebagai pidana pokok, namun KUHP mengatur sistem kategori denda dan mekanisme pelaksanaan yang lebih terstruktur. Kesimpulan: UU PDP berfungsi mengatur secara khusus terhadap tindak pidana penyalahgunaan data pribadi, sedangkan KUHP Nasional melengkapi aspek pertanggungjawaban dan mekanisme penjatuhan sanksi terhadap korporasi. Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Pay Later, Data Pribadi. ABSTRACT NURFARAH ZAM-ZANI MUHLIYAS (B011221272). Corporate Criminal Liability of Pay Later Service Providers for the Misuse of Personal Data (A Comparative Analysis of the Personal Data Protection Law and the Indonesian Criminal Code), supervised by Amaliyah. Background: The development of digital financial services, particularly "Pay Later" features, has experienced significant growth. However, the collection of consumer personal data poses risks of misuse by corporations acting as service providers. Consequently, an analysis of corporate liability and the imposition of sanctions against corporations that misuse personal data is essential, based on the Personal Data Protection Law (UU PDP) and the National Criminal Code (KUHP). Objective: This study aims to analyze the forms of corporate criminal liability regarding the misuse of personal data in Pay Later services and to compare the imposition of sanctions under both the UU PDP and the National KUHP. Method: This is a normative legal research employing statutory and conceptual approaches. Legal materials used include prevailing laws, regulations, and criminal law literature. Data were analyzed qualitatively through systematic and comparative interpretation. Results: First, the UU PDP regulates corporate liability through its connection to parties holding control or authority within the organizational structure. In contrast, the National KUHP formulates more varied parameters, including the scope of business activities, corporate benefit, acceptance as policy, failure of prevention, and omission. Second, regarding sanctions, both the UU PDP and the National KUHP position fines as the primary penalty; however, the KUHP provides a more structured system of fine categories and implementation mechanisms. Conclusion: The UU PDP functions as a lex specialis (specific regulation) for offenses involving the misuse of personal data, while the National KUHP complements the aspects of corporate liability and the mechanisms for imposing sanctions. Keywords: Criminal Liability, Corporation, Pay Later, Personal Data.