ANALISIS KUALITAS PELAYANAN TELEMEDISIN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN=ANALYSIS OF THE QUALITY OF TELEMEDICINE SERVICES BASED ON LAW NO. 17 OF 2023 CONCERNING HEALTH


ERLANGGA, NISRINA NUURAZIIZAH (2026) ANALISIS KUALITAS PELAYANAN TELEMEDISIN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN=ANALYSIS OF THE QUALITY OF TELEMEDICINE SERVICES BASED ON LAW NO. 17 OF 2023 CONCERNING HEALTH. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of COVER] Image (COVER)
B012241079-iBApCVfsrn3kld57-20260414004607.jpg

Download (284kB)
[thumbnail of BAB 1-2] Text (BAB 1-2)
B012241079-1-2.pdf

Download (303kB)
[thumbnail of DAPUS] Text (DAPUS)
B012241079-dp.pdf

Download (132kB)
[thumbnail of FULL TEKS] Text (FULL TEKS)
B012241079-fullll.pdf
Restricted to Repository staff only until 13 November 2028.

Download (3MB)

Abstract (Abstrak)

NISRINA NUURAZIIZAH ERANGGA (B012241079). ANALISIS KUALITAS PELAYANAN TELEMEDICINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN. Dibimbing oleh Muji Iswanty. Latar Belakang: Telemedicine menjadi solusi pelayanan kesehatan yang efisien, terutama pasca pandemi. Namun, lambatnya respons dokter dalam layanan ini menimbulkan persoalan hukum dan etika medis. Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur standar pelayanan kesehatan, termasuk telemedicine. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji kualitas pelayanan telemedicine berdasarkan regulasi tersebut. Tujuan: Menganalisis standar pelayanan telemedicine dalam UU No. 17 Tahun 2023 dan membandingkannya dengan regulasi sebelumnya untuk melihat efektivitas serta konsekuensi hukum bagi dokter yang tidak memenuhi standar respons pelayanan. Metode: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif untuk memahami penerapan regulasi dalam praktik telemedicine. Hasil: UU No. 17 Tahun 2023 meningkatkan standar pelayanan telemedicine dengan mengatur kewajiban dokter dalam memberikan respons tepat waktu. Namun, dalam implementasinya masih terdapat hambatan, seperti kurangnya pengawasan terhadap keterlambatan respons dokter yang berpotensi merugikan pasien. Dibandingkan dengan regulasi sebelumnya, aturan baru memberikan sanksi lebih jelas bagi tenaga medis yang lalai. Standar pelayanan telemedicine dalam UU No. 17 Tahun 2023 lebih komprehensif dibandingkan regulasi sebelumnya, tetapi masih perlu mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Kesimpulan: Lambatnya respons dokter dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian (negligence) yang berimplikasi hukum. Regulasi perlu diperkuat agar hak pasien terlindungi dan pelayanan telemedicine lebih optimal.

Item Type: Thesis (Thesis)
Uncontrolled Keywords: Telemedicine; Standar Pelayanan Kesehatan; Tanggung Jawab Hukum; Kelalaian Medis; UU No. 17 Tahun 2023.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with username pkl2
Date Deposited: 24 Sep 2026 02:47
Last Modified: 24 Sep 2026 02:47
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/57812

Actions (login required)

View Item
View Item