PRAKTIK PERKAWINAN PADA MASYARAKAT ADAT KAJANG DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA=MARRIAGE PRACTICES IN THE KAJANG INDIGENOUS COMMUNITY FROM A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE

ABSTRAK ANDI TENRI AWARU (B012241053). PRAKTIK PERKAWINAN PADA MASYARAKAT ADAT KAJANG DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (dibimbing oleh Iin Karita Sakharina) Latar belakang: Praktik perkawinan dalam masyarakat adat Kajang yang masih memegang teguh hukum adat Pasang ri Kajang. Namun secara normatif negara Indonesia menjamin hak setiap warga negara untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga tanpa diskriminasi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tentang praktik perkawinan pada masyarakat adat kajang dan untuk menganalisis secara mendalam tentang implementasi hak atas perkawinan dalam HAM pada praktik perkawinan di Masyarakat adat kajang. Metode: Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum yang dilengkapi data empiris, jenis penelitian hukum menggunakan data sekunder dan didukung oleh data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan seperti observasi dan wawancara. Hasil: (1) Praktik perkawinan dalam masyarakat adat Kajang merupakan peristiwa adat yang sakral dan kolektif, yang tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga melibatkan keluarga, komunitas, serta tatanan adat yang diatur secara ketat oleh Pasang ri Kajang. (2) Implementasi hak atas perkawinan dalam HAM pada praktik perkawinan di masyarakat adat kajang pada dasarnya telah berjalan sesuai adat istiadat. Namun, larangan terhadap perkawinan beda kasta bertentangan dengan hak atas perkawinan yang diatur dalam undang-undang Hak Asasi Manusia nasional dan internasional. Kesimpulan: Praktik perkawinan masyarakat adat Kajang merupakan peristiwa sakral dan kolektif yang diatur secara ketat oleh Pasang ri Kajang. Pada prinsipnya, pelaksanaan hak untuk menikah dalam perspektif HAM telah dijalankan sesuai adat istiadat tersebut. Namun demikian, adanya larangan perkawinan beda kasta menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip hak atas perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan HAM nasional dan internasional. Kata Kunci: Perkawinan, Adat Kajang, Hak Asasi Manusia.