RAMDHANI, SUCI (2026) POLITIK HUKUM PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU=LEGAL POLITICS OF DIGITAL TECHNOLOGY UTILIZATION IN ELECTION ADMINISTRATION. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.
B012241009-fFHlMsBuLKt8YEnk-20260416081646.jpg
Download (306kB)
B012241009-1-2.pdf
Download (326kB)
B012241009-dp.pdf
Download (72kB)
B012241009-fulll.pdf
Restricted to Repository staff only until 13 April 2028.
Download (2MB)
Abstract (Abstrak)
Latar Belakang: Pemanfaatan teknologi digital dalam pemilu membawa peluang peningkatan efisiensi dan transparansi, tetapi juga menimbulkan risiko keamanan dan perlindungan data. Hal ini membutuhkan politik hukum yang mampu mengatur penggunaan teknologi secara tepat agar tetap menjamin integritas dan kualitas demokrasi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis pengaturan hukum pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemilihan umum untuk mewujudkan pemilu yang berkeadilan dan hambatan pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan di Kota Makassar. Menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan dan sekunder diperoleh dari data yang berupa dokumen, jurnal serta artikel ilmiah. Data diperoleh melalui studi dokumentasi, wawancara, observasi, dan kuesioner. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif melalui tabulasi frekuensi dan persentase. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengaturan hukum pemanfaatan teknologi digital dalam pemilu belum komprehensif, karena UU No. 7 Tahun 2017 masih menempatkan teknologi digital sebagai instrumen teknis administratif tanpa pengaturan memadai terkait keamanan sistem, perlindungan data pemilih, mekanisme pengawasan dan audit, serta kesetaraan akses, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan; (2) hambatan pemanfaatan teknologi digital dalam pemilu meliputi keterbatasan infrastruktur dan akses, rendahnya literasi digital, risiko keamanan siber dan kebocoran data, serta kelemahan regulasi yang belum adaptif terhadap digitalisasi pemilu. Kesimpulan: Pemanfaatan teknologi digital dalam pemilu memerlukan penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengamanan sistem digital, serta pembaruan regulasi pemilu agar penyelenggaraan pemilu berlangsung adil, transparan, dan terpercaya.
| Item Type: | Thesis (Thesis) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Digitalisasi Pemilu, Politik Hukum, Teknologi Digital, Keadilan Pemilu |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with username pkl2 |
| Date Deposited: | 24 Sep 2026 02:25 |
| Last Modified: | 24 Sep 2026 02:25 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/57798 |
