KEBIJAKAN SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DALAM TAHAP PRAPENUNTUTAN PERKARA PIDANA=Integrated Criminal Justice System Policy in the Pre-Prosecution Stage of Criminal Cases

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan hukum yang dihadapi dalam proses prapenuntutan melalui sistem peradilan pidana terpadu. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui kebijakan hukum prapenuntutan dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif, dengan berfokus pada kajian tertulis yang menggunakan data primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan terkhusus dalam hal proses prapenuntutan dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan secara peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber bahan hukum, yaitu primer dan sekunder, diperoleh melalui pengumpulan bahan hukum dapat dilakukan dengan cara studi perundang-undangan dan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum berdasarkan klasifikasi bahan hukum berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, asas dominus litis belum sepenuhnya optimal, meskipun telah diakui secara normatif. Salah satu yang menjadi penyebab asas dominus litis pada implementasinya tidak berjalan dengan optimal, yaitu bertentangan dengan prinsip KUHAP yang menghargai diferensiasi fungsional. Kemudian yang kedua, karena asas dominus litis berjalan dengan optimal, maka terjadi beberapa hambatan di prapenuntutan, seperti fenomena bolak-balik berkas perkara. Kesimpulan: Penguatan Asas Dominus Litis dalam Pembaharuan KUHAP untuk meminimalisir bolak-balik perkara dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu.