KEWAJIBAN NEGARA TERHADAP STAF DIPLOMATIK (ANALISIS KASUS ZETRO LEONARDO PURBA BERDASARKAN KONVENSI WINA)=STATE OBLIGATIONS FOR DIPLOMATIC STAFF (CASE ANALYSIS OF ZETRO LEONARDO PURBA BASED ON THE VIENNA CONVENTION)

MUHAMMAD ZAMZAM HAQIQI (B011221065). KEWAJIBAN NEGARA TERHADAP STAF DIPLOMATIK (ANALISIS KASUS ZETRO LEONARDO PURBA BERDASARKAN KONVENSI WINA). Dibimbing oleh Prof. Dr. Aidir Amin Daud, S.H., M.H. sebagai Pembimbing. Latar Belakang: Stabilitas hubungan internasional sangat bergantung pada jaminan keamanan mutlak bagi para perwakilan negara, kendati demikian insiden penembakan Zetro Leonardo Purba di Lima justru menyingkap kerentanan fatal dalam sistem proteksi diplomatik di negara penerima. Tujuan: Studi ini bertujuan menganalisis pemenuhan kewajiban pencegahan dan perlindungan oleh Peru berdasarkan Konvensi Wina 1961 serta mengkaji konstruksi hukum tanggung jawab negara untuk menuntut keadilan. Metode: Menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, analisis difokuskan pada bahan hukum sekunder terkait kewajiban due diligence. Hasil: Peru telah lalai dalam kewajiban internasionalnya karena tidak memberikan perlindungan keamanan khusus bagi diplomat, padahal risiko kekerasan dari kejahatan terorganisir sudah jelas terbukti melalui data statistik dan deklarasi keadaan darurat resmi pemerintah. Kesimpulan: Kegagalan sistemik aparat keamanan setempat membebankan pertanggungjawaban internasional mutlak kepada negara penerima, alhasil penegakan prinsip tersebut menjadi instrumen vital demi memulihkan integritas hukum diplomatik sekaligus mencegah preseden buruk bagi keselamatan korps diplomatik global.