ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM MEMPENGARUHI PEMILIH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 3/PID.SUS/2025/PN.BRB)="Juridical Analysis of Money Politics Criminal Acts in Influencing Voters (Case Study of Decision Number: 3/Pid.Sus/2025/PN.Brb)"

Latar Belakang: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan penerapan sanksi pidana (disparitas pemidanaan) dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2025/PN.Brb terkait tindak pidana politik uang. Meskipun terdakwa terbukti secara sah memenuhi unsur delik Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, majelis hakim menjatuhkan vonis 12 bulan penjara. Hal ini menimbulkan permasalahan yuridis serius karena putusan tersebut berada di bawah batas minimum khusus (imperatif) 36 bulan yang diamanatkan Undang-Undang, sehingga mencederai asas kepastian hukum dan legalitas. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 187A Ayat (1) Jo Pasal 73 Ayat (4) huruf C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam putusan tersebut, serta mengevaluasi pertimbangan hukum majelis hakim yang memutus perkara di bawah batas minimum khusus pidana. Metode: Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan Perundang-Undangan dan Putusan No. 3/Pid.Sus/2025/PN.Brb, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum yang relevan. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan hukum dalam Putusan No. 3/Pid.Sus/2025/PN.Brb tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 187A ayat (1) UU Pemilihan karena hakim menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum khusus tanpa dasar yuridis yang kuat, serta tidak adanya integrasi dengan sanksi administratif Pasal 73 ayat (4). (2) Pertimbangan hakim dikualifikasikan sebagai melawan hukum karena lebih mengutamakan keadilan individual berdasarkan alasan sosiologis (tulang punggung keluarga) dan mengabaikan keadilan sistemik serta kepastian hukum, tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf yang bersifat luar biasa. Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan tersebut menciptakan disparitas pemidanaan yang melemahkan marwah Undang-Undang Pemilihan dan mereduksi efek jera yang seharusnya menjadi benteng pertahanan integritas demokrasi dari praktik politik uang.