ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETIDAKNETRALAN ASN DALAM PILKADA=LEGAL ANALYSIS OF ASN'S NON NEUTRALITY IN REGIONAL ELECTIONS


JUNAIDI, MUH. RAFLI (2025) ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETIDAKNETRALAN ASN DALAM PILKADA=LEGAL ANALYSIS OF ASN'S NON NEUTRALITY IN REGIONAL ELECTIONS. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of COVER] Image (COVER)
B011211129-M5ZxEq2VRUek6lOY-20260414160757.jpeg

Download (114kB)
[thumbnail of BAB 1-2] Text (BAB 1-2)
B011211129-1-2.pdf

Download (217kB)
[thumbnail of DAPUS] Text (DAPUS)
B011211129-dp.pdf

Download (61kB)
[thumbnail of FULL TEKS] Text (FULL TEKS)
B011211129-fullll.pdf
Restricted to Repository staff only until March 2028.

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

Penelitian ini membahas penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah, dengan studi kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN.Trt. Kasus ini melibatkan seorang kepala sekolah negeri yang berstatus ASN dan terbukti melakukan tindakan menguntungkan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati melalui pernyataan dukungan dalam sebuah acara adat. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, yang mengkaji norma hukum positif serta penerapannya dalam putusan pengadilan. Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan dua temuan utama. Pertama, perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana ketidaknetralan ASN dalam Pilkada, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) jo. Pasal 188 UU Pilkada. Status terdakwa sebagai ASN, tindakan memberikan keuntungan kepada pasangan calon melalui lagu dukungan, serta adanya unsur kesengajaan terbukti melalui keterangan saksi, bukti rekaman, dan keterangan ahli. Sebagai delik formil, tindak pidana tersebut dianggap selesai tanpa perlu membuktikan pengaruh terhadap hasil pemilihan. Kedua, penerapan hukum pidana oleh majelis hakim dalam putusan tersebut dinilai tepat dan konsisten dengan asas legalitas, di mana hakim menjatuhkan pidana penjara dengan masa percobaan serta denda berdasarkan pertimbangan yuridis dan prinsip netralitas ASN. Putusan ini menjadi preseden penting bahwa pelanggaran netralitas tidak hanya berdampak etik atau administratif, tetapi juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Kesimpulan : Oleh karena itu, diperlukan konsistensi penegakan hukum, penguatan pembinaan ASN, serta koordinasi antar lembaga pengawas dan penegak hukum untuk memastikan netralitas ASN benar-benar ditegakkan demi terciptanya Pilkada yang adil, jujur, dan demokratis.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Hukum Pidana, Netralitas ASN, Pilkada, Putusan Pengadilan.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with username pkl2
Date Deposited: 23 Sep 2026 06:16
Last Modified: 23 Sep 2026 06:16
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/57755

Actions (login required)

View Item
View Item