TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP UNLAWFUL TRANSFER (CHILDREN) DALAM KONFLIK RUSIA-UKRAINA=AN INTERNATIONAL LEGAL REVIEW OF THE UNLAWFUL TRANSFER OF CHILDREN IN THE RUSSIA-UKRAINE CONFLICT

Penelitian ini bertujuan untuk praktik pemindahan paksa anak dalam konflik bersenjata Rusia-Ukraina. Konsep deportasi awalnya dikenal sebagai bentuk pengasingan dalam sistem hukum Eropa, namun dalam konteks konflik modern praktik ini berkembang menjadi bentuk pelanggaran HAM yang serius. Hal ini terlihat pada hubungan Rusia dan Ukraina yang telah lama berkonflik akibat faktor geopolitik, ekonomi, identitas, serta persaingan pengaruh antara Rusia dan NATO. Invasi Rusia ke Ukraina sejak 2014 dan meningkat pada tahun 2022 telah memicu pelanggaran hukum humaniter internasional, termasuk laporan deportasi paksa warga sipil Ukraina, terutama anak-anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer diperoleh dari hukum yang bersifat mengikat, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari hukum yang dipublikasi yang bukan dokumen-dokumen resmi, baik itu buku, jurnal-jurnal hukum, komentar atas putusan pengadilan, dan sebagainya, serta bahan hukum tersier yaitu seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pemindahan paksa anak dan warga sipil Ukraina oleh Federasi Rusia memenuhi unsur pelanggaran serius. Tindakan transfer lintas batas tanpa dasar kemanusiaan yang sah melanggar prinsip perlindungan penduduk sipil dan keutuhan keluarga sebagaimana ditegaskan dalam IHL, khususnya Konvensi Jenewa IV Pasal 49. Perintah dan arahan presiden di bawah Vladimir Putin menegaskan mens rea berupa keengganan mengembalikan anak ke keluarga mereka, sehingga peristiwa ini patut dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional dan tetap dapat dituntut di Mahkamah Pidana Internasional; (2) Meskipun Rusia bukan Negara Pihak pada Statuta Roma 1998, surat perintah penahanan terhadap presiden Vladimir Putin yang dikeluarkan Pre Trial Chamber II pada 17 Maret 2023 tetap sah dan menimbulkan kewajiban penangkapan bagi seluruh negara pihak. Praktik pemindahan anak Ukraina sejak invasi 2022 menunjukkan peran presiden sebagai pemegang otoritas puncak yang secara de jure dan de facto memerintahkan, mendanai, serta menghapus hambatan hukum guna memfasilitasi adopsi dan naturalisasi anak, yang memenuhi unsur ordering dalam tanggung jawab pidana individu menurut Pasal 25(3)(b).