TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor: 91-K/PM.III-16/AD/X/2024)=A Juridical Review of Corruption Crimes Committed by Members of the Indonesian National Army (Case Study of Decision Number: 91-K/PM.III-16/AD/X/2024)

M. YUSRIL IZAH MAHENDRA RASTACH (B011211108). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Oknum Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 91-K/PM.III-16/AD/X/2024). Dibimbing oleh Aswanto sebagai Pembimbing. Latar Belakang: Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh oknum Militer tetap menyesuaikan kekhususan hukum pidana militer yang dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh oknum yang dikualifikasikan dalam hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dan peradilan yang berwenang merupakan Peradilan Milter dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana dalam kasus pada Putusan Nomor 91-K/PM.III16/AD/X/2024 bahwa Terdakwa dikatakan bertindak selaku pembantu pidana terhadap tindak pidana korupsi, yang selanjutnya diketahui Terdakwa melakukan manipulasi dan penggandaan terhadap tunjangan kinerja satuan Yonif 433/JS. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kualifikasi dan penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam lingkungan militer. Metode: Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Dengan data yang termasuk berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Objek penelitian adalah Putusan Pengadilan Militer Nomor 91-K/PM.III-16/AD/X/2024. Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum TNI memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana khusus yang diatur melalui UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001; (2) penerapan hukum oleh Majelis Hakim Militer dalam perkara ini telah memperhatikan seluruh unsur dengan tepat namun terkait keterlibatan pelaku yang tidak berkesesuaian dengan pembantuan pidana. Kesimpulan: Tindak pidana korupsi oleh militer merupakan delik khusus yang diatur diluar hukum pidana militer dan untuk Peradilan yang berwenang tetap melalui Peradilan Militer. Putusan yang dijatuhkan mencerminkan keadilan yang korektif yang dimaksudkan untuk memberi efek jera kepada pelaku namun kualifikasi pembantuan (Medeplichtigheid) pelaku dianggap kurang tepat. M. YUSRIL IZAH MAHENDRA RASTACH (B011211108). A Juridical Review of Corruption Crimes Committed by Members of the Indonesian National Army (Case Study of Decision Number: 91-K/PM.III-16/AD/X/2024). Supervised by Aswanto as Advisor. Background: Corruption crimes committed by military personel remain subject to the specifics of military criminal law, as the actions of the individual are qualified under the law on the eradication of corruption, and the competent court is the Military Court, in accordance with applicable legal provisions. Objective: This study aims to comprehensively analyze the qualifications and application of law to corruption crimes within the military environment. Similar to the case in Decision Number 91-K/PM.III16/AD/X/2024 that the defendant in this case acted as a criminal accomplice in the crime of corruption, which was later discovered that the defendant manipulated and duplicated the performance permit for the Yonif 433/JS unit. Method: This research uses normative legal research with a statutory approach, a case approach, and an analytical approach. The data included primary, secondary, and tertiary legal materials were analyzed qualitatively. The object of this research is Military Court Decision Number 91-K/PM.III16/AD/X/2024. Results: This research shows that (1) the criminal act of corruption committed by TNI personnel meets the qualifications as a special crime regulated by Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001; (2) the application of the law by the Panel of Military Judges in this case has correctly considered all elements, but the involvement of the perpetrator does not correspond to criminal assistance. Conclusion: The crime of corruption by the military is a special offense regulated outside of military criminal law, and the competent court remains through the Military Court. The vedict handed down reflects corrective justice intended to provide a deterrent effect on the perpetrator, but the qualifications for the perpetrator’s assistance (medeplichtigheid)are deemed inappropriate.