ANALISIS PERBUATAN BERLANJUT PADA TURUT SERTA MENGUASAI LAHAN PERKEBUNAN SECARA TIDAK SAH (Studi Putusan No.77/Pid.Sus/2022/PN.Tml)=ANALYSIS OF CONTINUING ACTS OF UNLAWFUL CONTROL OF PLANTATION LAND (Study of Decision No. 77/Pid.Sus/2022/PN.Tml)

MUHAMMAD FAJRI DARWIS (B011201289), dengan judul “Analisis Perbuatan Berlanjut Pada Turut Serta Menguasai Lahan Perkebunan Secara Tidak Sah (Studi Putusan No.77/Pid.Sus/2022/PN.Tml)”. Dibimbing oleh Andi Muhammad Aswin Anas sebagai Pembimbing. Latar Belakang: Indonesia merupakan negara yang memiliki luas perkebunan yang cukup besar. Penguasaan lahan secara tidak sah merupakan salah satu tindak pidana yang terjadi dalam ruang lingkup perkebunan. Tujuan: Penelitian bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana turut serta menguasa lahan perkebunan secara tidak sah yang dilakukan secara berlanjut dalam perspektif hukum pidana serta penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana turut serta menguasai lahan perkebunan secara tidak sah yang dilakukan secara berlanjut pada putusan No.77/Pid.Sus/2022/PN.Tml. Metode: Penelitian ini menggunakan penelititan normatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis penelitian deskriptif. Hasil: Penelitan ini menunjukkab bahwa (1) Berdasarkan hasil kualifikasi tindak pidana perbuatan berlanjut menguasai lahan perkebunan secara tidak sah diatur pada Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan delik formiil. (2) Penerapan hukum pada Putusan No.77/Pid.Sus/2022/PN.Tml telah sesuai. Perkara ini dapat dilihat adanya keterlibatan dalam penguasaan lahan perkebunan, namun dalam Putusan No.77/Pid.Sus/2022/PN.Tml belum menjelaskan secara eksplisit unsur "turut serta" atau "berlanjut". Meski begitu, karena perkara dikategorikan sebagai Pidana Khusus Perkebunan (Pidsus Perkebunan), maka unsur penguasaan lahan tanpa hak dan kemungkinan pola berulang menjadi pertimbangan hakim. Kesimpulan: Ditinjau dari pertimbangan hukum hakim bahwa perkara pada Putusan No.77/Pid.Sus/2022/PN.Tml yakni penguasaan lahan secara tidak sah merupakan delik formil karena terbukti bahwa pelaku menguasai lahan tersebut tanpa hak, tanpa harus membuktikan adanya akibat atau kerugian lain.