KONSTRUKSI HUKUM PENYELENGGARAAN e-RUPS MELALUI KONSEP RUANG VIRTUAL PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) TERTUTUP = Legal Construction of E-AGM Implementation Through the Concept of Virtual Space in Closed Limited Liability Companies

Latar Belakang: Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi mendorong kebutuhan pembaruan hukum dalam tata kelola korporasi, termasuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang selama ini bergantung pada kehadiran fisik. Namun, Pasal 77 UUPT belum menyediakan pedoman teknis bagi PT Tertutup sehingga menimbulkan kekosongan norma. Tujuan: Untuk menganalisis dan menemukan pengaturan hukum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik (e-RUPS) pada Perseroan Terbatas (PT) Tertutup, urgensi pengaturan e-RUPS melalui konsep ruang virtual, serta merumuskan konstruksi hukum ideal e-RUPS berbasis Ruang Virtual AHU yang mampu menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan bagi PT Tertutup. Metode: Penelitian ini menggunakan metode metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis dan pendekatan komparasi, lalu mengumpulkan bahan hukum dengan library research dan dianalisis melalui interpretasi sistematis dan interpretasi interdisipliner. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa (1) Pasal 77 UUPT telah memberikan dasar normatif bagi pelaksanaan e-RUPS pada PT Tertutup, ketiadaan pedoman teknis yang setara dengan PT Terbuka menyebabkan ketidakpastian hukum dalam aspek pemanggilan, verifikasi kehadiran, penandatanganan risalah, dan pembuktian digital; (2) Urgensi pengaturan e-RUPS bagi PT Tertutup lahir dari kebutuhan untuk menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum di tengah transformasi digital, mengingat kekosongan norma dalam Pasal 77 UUPT belum mampu mengatur aspek teknis penyelenggaraannya; (3) Konstruksi hukum ideal e-RUPS bagi PT Tertutup memerlukan Peraturan Kemenkum dan pengembangan Ruang Virtual AHU sebagai infrastruktur hukum digital agar seluruh proses RUPS elektronik berlangsung sah, aman, transparan, dan akuntabel. Kesimpulan: Pelaksanaan e-RUPS pada PT Tertutup memiliki dasar normatif, namun ketiadaan pedoman teknis menimbulkan kekosongan norma dan ketidakpastian hukum. Kebaruan: Permenkum dan pengembangan Ruang Virtual AHU diperlukan untuk memastikan kepastian, keabsahan, dan akuntabilitas e-RUPS di era digital