PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI PADA SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA = THE SEIZURE OF ASSETS RESULTING FROM CORRUPTION CRIMES IN THE MINING SECTOR FOR THE RECOVERY OF STATE FINANCIAL LOSSES

Latar Belakang : Tindak pidana korupsi sektor pertambangan tidak hanya merugikan negara secara signifikan, tetapi juga merusak tata kelola sumber daya alam, sedangkan mekanisme perampasan aset hasil korupsi pertambangan belum diatur secara optimal, sehingga negara masih sulit untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan.Tujuan:(1) Untuk menganalisis hakikat perampasan aset hasil tindak pidana korupsi khususnya pada sektor pertambangan, (2) Menganalisis tentang pentingnya undang-undang perampasan aset tindak pidana korupsi pada sektor pertambangan (3) Menganalisis/mengkaji tentang konsep yang ideal pengaturan perampasan aset tindak pidana korupsi sektor pertambangan dari sistim pengelolaan yang tidak wajar dan harta yang tidak dapat dijelaskan asal usulnya (unexplainedwealth) dalam sistem hukum di Indonesia. Metode: menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis, pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual, pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka. Bahan hukum dianalisis secara interpretasi (penafsiran), restriktif atau penafsiran kreatif, serta penafsiran gramatikal sehingga isu hukum akan diabstraksi terhadap prinsip suatu ketentuan yang menghasilkan analisa deskriptif. Hasil: penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Realiasi perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tindak pidana sektor pertambangan dan motif ekonomi lainnya saat ini belum sepenuhnya membuahkan hasil yang signifikan dimana aset hasil tindak pidana yang dilarikan ke luar negeri lebih besar jumlahnya dibandingkan aset hasil tindak pidana yang berhasil dikembalikan sehingga Rancangan Undang-Undang perampasan aset harus segera dibahas di DPR-RI; (2) Pengaturan perampasan aset dalam sistem hukum Indonesia saat ini secara khusus belum ada, sehingga diperlukan undang-undang khusus mengenai perampasan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi sektor pertambangan; (3) Perlu adanya aturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi walaupun tanpa adanya tuntutan pidana (NCB asset forfeiture) dan adanya peningkatan kekayaan secara tidak wajar (illicit enrichment) serta tidak jelas asal usulnya (unexplained wealth). Kesimpulan: Pemerintah belum sepenuhnya merealisasikan perampasan aset tindak pidana korupsi khususnya sektor pertambangan juga motif ekonomi lainnya maka dibutuhkan realiasi Pemerintah agar RUU Perampasan Aset segera disahkan sebagai Undang-undang agar lebih optimal melakukan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi untuk pengembalian kerugian keuangan negara; Kebaruan: penelitian ini memberikan ide pemikiran pembentukkan lembaga perampasan aset tindak pidana dan pengawasan pengelolaan tambang.