PERANAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM) = The Role of State Attorneys in the Recovery of State Financial Losses in Corruption Cases (A Socio- Legal Perspective)

Latar Belakang. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pemberantasan korupsi, pengembalian kerugian negara melalui mekanisme pembayaran uang pengganti menjadi instrumen penting. Namun dalam praktik, pelaksanaannya seringkali tidak optimal akibat berbagai kendala, baik dari aspek hukum, kelembagaan, maupun sosial. Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bondowoso serta mengkaji kendala yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara dalam pelaksanaan penyelesaian pembayaran uang pengganti. Metode. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum, yang menitikberatkan pada analisis law in action melalui data lapangan, wawancara, serta studi dokumen. Hasil. (1) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dipengaruhi oleh tingginya diskresi kewenangan, adanya monopoli kekuasaan, serta lemahnya akuntabilitas, yang diperkuat oleh faktor budaya dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. (2) Kendala yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara bersifat multidimensional, meliputi keterbatasan regulasi terkait perampasan aset, kesulitan dalam penelusuran harta terpidana, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Kesimpulan. Peran Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian kerugian negara belum berjalan optimal karena adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan realitas empiris. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta perubahan paradigma penegakan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan kerugian negara.