Analisis Prinsip Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Terhadap Tindak Pidana Korporasi = Analysis of the Vicarious Liability Principle in the Criminal Liability of Political Parties for Corporate Crime

ABSTRAK ANDI JIHAN FAADHILAH (B012241082). Analisis Prinsip Vicarious Liability Dalam Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Terhadap Tindak Pidana Korporasi. Dibimbing oleh Aswanto, sebagai Pembimbing. Latar Belakang : Partai politik memiliki kedudukan sentral antara rakyat dan negara yang berperan dalam mewakili kepentingan rakyat dalam bertindak. Namun, pengaturan mengenai pertanggungjawaban partai politik ketika melakukan kesalahan atau terlibat dalam tindak pidana masih menunjukkan kelemahan, karena dalam realitasnya partai politik kerap lebih memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Tujuan: Menganalisis kedudukan hukum partai politik sebagai badan hukum dalam pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh pengurus, serta mengkaji penerapan prinsip vicarious liability dalam pertanggungjawaban pidana partai politik terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus. Metode : Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan pendekatan undang – undangan dan literatur yang relevan, dilakukan dengan studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum secara deskriptif. Hasil : Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) partai politik sebagai badan hukum pemangku hak dan kewajiban dapat dipersamakan dengan korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana; (2) partai politik yang terlibat dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurus partai dapat dimintai pertanggungjawaban dengan menerapkan prinsip vicarious liability. Kesimpulan : Partai politik dapat dibebankan pertanggungjawaban pengganti (Vicarious Liability) apabila terbukti terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan oleh pengurusnya yang masih dalam batas kewenangannya, khususnya jika perbuatan tersebut masih dalam lingkup fungs partai atau untuk kepentingan partai politik itu sendiri.