REKONSTRUKSI HUKUM TERHADAP PEMASUKAN KERAJINAN (INBRENG VAN NIJVERHEID) DALAM PERSEKUTUAN PERDATA = LEGAL RECONSTRUCTION OF THE IMPORTATION OF CRAFTS (INBRENG VAN NIJVERHEID) IN CIVIL PARTNERSHIP

Latar Belakang: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menjadi dasar hukum persekutuan perdata di Indonesia masih menitikberatkan pada inbreng dalam bentuk modal materiil, tanpa memberikan kepastian hukum yang memadai terhadap bentuk pemasukan berupa kerajinan (inbreng van nijverheid). Hal ini menimbulkan ketimpangan perlakuan hukum dan menimbulkan ketidakadilan bagi sekutu yang memberikan inbreng van nijverheid. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait inbreng van nijverheid dalam maatschap, melihat pembaruan dalam Niuew Burgerlijk Wetboek, serta membandingkannya dengan konsep akad mudharabah dalam Hukum Islam dan mengevaluasi pencantuman nilai modal menjadi syarat mutlak dalam akta pendirian persekutuan perdata sehingga mendapatkan kepastian hukum. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan diperoleh melalui pengumpulan data hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dilakukan secara preskriptif. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Burgerlijk Wetboek belum mengatur secara eksplisit bentuk inbreng van nijverheid, sedangkan Nieuw Burgerlijk Wetboek tidak memiliki perubahan terhadap inbreng van nijverheid, namun dalam Hukum Islam melalui akad mudharabah diwajibkan mengatur secara jelas kedudukan sekutu inbreng van nijverheid, termasuk dalam untung dan ruginya. (2) Modal merupakan unsur esensial, namun nilai modal dan pembagian untung ruginya merupakan unsur naturalia dalam maatschap. Kesimpulan: Pasal 1633 BW masih relevan, namun penyamaan inbreng van nijverheid dengan modal terkecil dinilai tidak selamanya adil dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena itu, pencantuman nilai inbreng secara eksplisit dalam akta perlu didorong sebagai upaya perlindungan hukum yang menjamin kepastian hukum dan keadilan hukum bagi para sekutu.