IMPLEMENTASI TEKNOLOGI BLOCKCHAIN UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN JAMINAN KERAHASIAAN DALAM PRAKTIK NOTARIS = IMPLEMENTATION OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY TO ENHANCE ACCOUNTABILITY AND GUARANTEE CONFIDENCIALITY IN NOTARY PRACTICE

Latar Belakang: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi pemanfaatan teknologi blockchain yang menawarkan karakteristik desentralisasi, kekekalan data (immutability), dan transparansi untuk menjawab kelemahan sistem penyimpanan protokol notaris saat ini, di tengah kekosongan regulasi spesifik yang mengatur penggunaannya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi tekonologi blockchain terhadap akuntabilitas dan jaminan kerahasiaan dalam praktik notaris dan peluang implementasi teknologi blockchain dalam praktik notaris. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (empirical legal research) dengan menerapkan pendekatan struktural dan pendekatan interdisipliner (interdisciplinary approach). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh penulis dengan menggunakan metode wawancara kepada pihak terkait, bahan hukum sekunder dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan instansi, data statistik, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif untuk mengkaji harmonisasi antara potensi teknologi blockchain dengan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa implementasi teknologi blockchain memberikan implikasi positif yang signifikan terhadap akuntabilitas dan jaminan kerahasiaan dalam praktik notaris. Blockchain mampu menciptakan jejak audit digital (audit trail) yang permanen dan transparan, serta menjamin kerahasiaan melalui sistem enkripsi yang membatasi akses hanya kepada pihak berwenang, sejalan dengan prinsip kerahasiaan jabatan. Teknologi ini juga membuka peluang efisiensi dalam proses pembuatan akta dan potensi pengembangan layanan kenotariatan jarak jauh (remote notarization). Namun, tantangan utama terletak pada aspek regulasi, di mana syarat kehadiran fisik dalam UUJN masih menjadi hambatan bagi penerapan penuh Cyber Notary. Kesimpulan: penelitian ini menegaskan bahwa teknologi blockchain tidak menggantikan peran notaris sebagai pejabat umum, melainkan memperkuat legitimasi dan integritas dokumen hukum yang dibuatnya. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi yang komprehensif, khususnya revisi UUJN dan harmonisasi dengan UU ITE serta UU PDP, serta penyediaan infrastruktur digital terpusat oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk mengakomodasi keabsahan akta berbasis blockchain dan menjamin kepastian hukum dalam ekosistem kenotariatan digital.