IMPLIKASI HUKUM PEMANFAATAN HASIL SEDIMENTASI PASIR LAUT TERHADAP HAK-HAK NELAYAN DALAM PENANGKAPAN IKAN = Legal Consequences of the Utilization of Sea Sand Sediment on the Rights of Fishermen in Fishing

ABSTRAK STEFANY (B022232011). Implikasi Hukum Pemanfaatan Hasil Sedimentasi Pasir Laut Terhadap Hak-hak Nelayan Dalam Penangkapan Ikan. Dibimbing oleh Farida Patittitingi. Latar belakang: Aturan pemanfaatan sedimentasi laut di Indonesia telah menimbulkan persoalan hukum yang signifikan, terutama terkait pada perlindungan hak-hak masyarakat nelayan. Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut menjadi titik balik kebijakan negara yang sebelumnya melarang ekspor pasir laut selama hampir dua dekade. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari pemberlakuan PP No. 26 Tahun 2023 terhadap hak nelayan tradisional dalam penangkapan ikan dan mengkonstruksi perbandingan norma hukum antara hak-hak masyarakat nelayan dan pemanfaatan hasil sedimentasi pasir laut. Metode: yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan, konseptual, analitis, dan interpretatif. Data diperoleh dari studi kepustakaan dan regulasi perundang-undangan. Hasil: penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat ketidaksinkronan norma antar aturan hukum tentang perlindungan nelayan dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut, menyebabkan lemahnya kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat nelayan. Regulasi ini tidak secara eksplisit mengakui atau mengutamakan hak konstitusional nelayan, sehingga menimbulkan kekosongan norma. (2) Implementasi regulasi ini dapat menyebabkan kerusakan ekologi seperti rusaknya terumbu karang, peningkatan kekeruhan air laut, dan abrasi pantai yang berdampak pada penurunan hasil tangkapan ikan sebesar 20–30% serta meningkatnya beban operasional nelayan. Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa aturan hukum Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut memiliki implikasi hukum yang merugikan nelayan tradisional dan bertentangan dengan prinsip keadilan ekologis dan perlindungan hak konstitusional. Reformulasi norma hukum yang lebih berpihak pada nelayan dan keberlanjutan ekosistem pesisir sangat diperlukan. Kata Kunci: Hak-hak nelayan, pemanfaatan hasil sedimentasi laut, ekosistem pesisir