ANALISIS YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN E-LELANG TERHADAP JAMINAN KREDIT MACET DI PERBANKAN = LEGAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF E-AUCTIONS ON NON-PERFORMANCE LOAN GUARANTEES IN BANKING

Suharto Burhanuddin (B022231053). Analisis Yuridis tentang Pelaksanaaan Lelang Elektronik Terhadap Jaminan Kredit Macet di Perbankan. Dibimbing oleh Oky Deviany. Latar Belakang: Penelitian ini dilatar belakangi oleh pemilik jaminan yang menolak melakukan pengosongan bangunan jaminan yang telah di lelang, sehingga Fenomena ini menimbulkan persoalan yuridis dengan adanya perlawanan Hukum terhadap hasil lelang. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan pelaksanaan lelang elektronik dan untuk menganalisis dampak penerapan lelang elektronik terhadap prinsip transparansi. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan Lokasi penelitian di KPKNL Makassar. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data hukum primer melalui wawancara pejabat lelang dan data sekunder melalui studi Pustaka terhadap Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan sistem dan tranksaksi elektronik menyatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib menyediakan, menyelenggarakan, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik yang handal dan aman. 2) Dampak yang sering terjadi dalam pelaksanaan lelang elektronik terhadap jaminan kredit macet di perbankan adalah pemilik jaminan tidak ingin meninggalkan tempat tinggalnya atau mengosongkan bangunan sehingga kurangnya perlindungan hukum bagi pemenang lelang karena kuasa jaminan masih menjadi pihak perbankan. Kesimpulan: Perlindungan hukum pemenang lelang elektronik terhadap pengosongan dan penguasaan objek lelang eksekusi adalah risalah lelang dari kantor lelang, tapi belum sepenuhnya mendapat kepastian hukum terhadap jaminan yang pemiliknya menolak pengosongan objek lelang, tapi pemenang lelang juga bisa melakukan tindakan meminta perlindungan hukum di pengadilan karena penolakan pengosongan objek yang telah dilelang adalah perbuatan melawan hukum.