Analisis Hukum Terhadap Pemanfaatan Hak Pengelolaan Tanah Negara Di Kota Makassar. = Legal Analysis of the Utilization of the State Land Management Rights in Makassar City.

ABSTRAK ANDI AUFA YUMNI AMALIA (B022231025). Analisis Hukum Terhadap Pemanfaatan Hak Pengelolaan Tanah Negara Di Kota Makassar. Dibimbing oleh Syamsul Bachri. Latar Belakang: Hak Pengelolaan (HPL) merupakan bentuk hak menguasai oleh negara yang sebagian kewenangannya dilimpahkan kepada pemegang hak. Dalam praktiknya, HPL berkembang menjadi hak yang dimanfaatkan untuk kepentingan usaha pemegangnya pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga melalui perjanjian. Akibatnya, sering menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh pemegang HPL. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum pemanfaatan Hak Pengelolaan (HPL) tanah negara oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar, khususnya dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga dan implikasi hukum akibat ketiadaan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur secara khusus mengenai HPL. Metode: Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Penelitian ini dikumpulkan melalui studi Pustaka, serta didukung wawancara, Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menguraikan hubungan antara norma hukum dan praktik pelaksanaan HPL di lapangan. Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pemerintah Daerah Kota Makassar sebagai pemegang HPL berhak untuk memperoleh dan mengelola tanah negara serta merencanakan peruntukan dan pemanfaatannya melalui kerja sama dengan pihak ketiga untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun, dalam praktiknya menimbulkan Kontroversi, terutama terkait belum adanya regulasi dalam bentuk peraturan daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar. (2) Penunjukan pihak ketiga di atas tanah Hak Pengelolaan di Kota Makassar belum didukung peraturan daerah yang mengatur terkait mekanisme, syarat, dan ketentuan bagi para pihak. Ketiadaan regulasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketimpangan perlindungan hak dan kewajiban, yang berpotensi melanggar prinsip keadilan dan kepastian hukum. Kesimpulan: Pemerintah Daerah Kota Makassar berhak untuk menjadi pemegang HPL atas pemanfaatan tanah negara. Namun, tidak adanya peraturan daerah yang secara tegas mengatur tentang pelaksanaan pemanfaatan tanah tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum terutama bagi pihak ketiga. Kata Kunci: Hak Pengelolaan, Pemerintah Daerah, Perjanjian Kerja Sama, Kepastian Hukum, Kewenangan