ANALISIS HUKUM TENTANG IMPLEMENTASI PROSES PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK HAK ATAS TANAH = Legal Analysis of the Implementation Process for the Issuance of Electronic Land Rights Certificates

Latar Belakang: Implementasi sertifikat elektronik merupakan salah satu upaya kementerian agraria untuk mewujudkan pelayanan prima dan menjadi institusi berstandar dunia sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi dalam mewujudkan pelayanan secara elektronik. Namun, implementasi sertifikat elektronik juga menghadapi berbagai tantangan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dalam implementasi penerbitan sertifikat elektronik hak atas tanah dan kesiapan terhadap proses penerbitan sertifikat elektronik hak atas tanah. Metode: Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan kota Makassar, Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, PPAT Kota Makassar dan PPAT Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari wawancara dengan responden dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) regulasi dalam implementasi sertifikat-el belum sepenuhnya efektif karena belum ada pembaharuan mengenai aturan penulisan akta PPAT setelah implementasi sertifikat elektronik. Terdapat perbedaan yang signifikan antara sertifikat analog dan sertifikat elektronik, baik dari segi bentuk fisik, metode penyimpanan, aspek keamanan, aksesibilitas maupun proses penerbitannya. Negara-negara lain di kawasan Asia yang sudah melakukan implementasi sertifikat elektronik seperti Singapura dan Malaysia, sementara Indonesia masih terus melakukan pengembangan dalam implementasi sistem ini. Singapura telah menerapkan sistem pendaftaran tanah elektronik yang efisien, transparan, dan memberikan tingkat kepastian hukum yang tinggi. Malaysia, dengan sistem Torrens berbasis Common Law, menawarkan proses yang lebih terstruktur dan cepat melalui prinsip cermin dan tabir. Sementara itu, Indonesia menerapkan sistem publikasi negatif dengan unsur positif; (2) Kesiapan dalam implementasi elektronik oleh Kantor ATR/BPN seperti infrastruktur, keamanan dan SDM sebagai pemberi layanan maupun masyarakat belum sepenuhnya stabil. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terjadi ketidaksesuaian antara status dokumen dalam sistem dan kenyataan administratif di kantor pertanahan, di mana sistem mencatat sertifikat telah selesai, tetapi secara faktual sertifikat belum dapat diambil, yang menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara sistem digital dan implementasi teknis di lapangan. Kesimpulan: Diperlukan reformulasi regulasi terkait pengisian objek pada akta PPAT dan diperlukan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.