Proporsionalitas Peran Notaris dan Tanggung Jawab Pengguna Jasa terhadap Pembukaan Pemblokiran Korporasi = The Proportionality of the Notary's Role and the Responsibility of Service User in the Process of Corporate Unblocking

ABSTRAK ARRAHMADANA (B022231009). Proporsionalitas Peran Notaris Dan Tanggung Jawab Pengguna Jasa Terhadap Pembukaan Pemblokiran Korporasi Dibimbing oleh WINNER SITORUS sebagai pembimbing. Latar Belakang: Pemblokiran korporasi oleh Ditjen AHU akibat tidak dilaporkannya pemilik manfaat (beneficial owner) menyebabkan terganggunya operasional badan hukum dan menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak. Dalam praktiknya, pembukaan pemblokiran saat ini hanya dapat dilakukan melalui notaris sehingga muncul ketidakjelasan batas antara peran notaris dan tanggung jawab pengguna jasa, terutama terkait verifikasi informasi pemilik manfaat dan tugas administrasi pelaporan. Tujuan: Untuk menganalisis proporsionalitas peran notaris dan tanggung jawab pengguna jasa dalam proses pembukaan pemblokiran korporasi, serta menilai efektivitas pengaturan terbaru terkait verifikasi dan pelaporan pemilik manfaat. Metode: Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan notaris, pejabat Ditjen AHU, dan perwakilan korporasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil: Penelitian menemukan bahwa pemblokiran korporasi umumnya terjadi akibat rendahnya kepatuhan pelaporan pemilik manfaat dan kurangnya pemahaman korporasi terhadap kewajiban hukum mereka. Notaris masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan kewenangan dalam memverifikasi kebenaran materiil, risiko menerima informasi palsu dari pengguna jasa, serta tugas administratif yang meningkat. Sementara itu, mekanisme penegakan sanksi dan tata cara verifikasi dalam regulasi terbaru belum sepenuhnya efektif dalam menjamin keakuratan data pemilik manfaat. Kesimpulan: Peran dan tanggung jawab antara notaris dan korporasi belum sepenuhnya proporsional, sehingga kepastian hukum dalam proses pembukaan pemblokiran belum optimal. Diperlukan penguatan mekanisme verifikasi, peningkatan transparansi sistem AHU, dan penegasan batas kewenangan notaris agar keseimbangan tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dapat tercapai secara lebih efektif. Kata Kunci: Proporsionalitas, Notaris, Pengguna Jasa, Pemblokiran Korporasi