IMPLIKASI KEBIJAKAN IMPOR HORTIKULTURA BAGI PERLINDUNGAN SEKTOR PERTANIAN = IMPLICATIONS OF HORTICULTURAL IMPORT POLICIES FOR THE PROTECTION OF THE AGRICULTURAL SECTOR

A. FAUZIYYAH, NIM B012232099, IMPLIKASI KEBIJAKAN IMPOR HORTIKULTURA BAGI PERLINDUNGAN SEKTOR PERTANIAN (dibimbing oleh Marthen Arie) sebagai pembimbing. Penelitian ini mengkaji implikasi kebijakan hukum impor hortikultura terhadap sektor pertanian, khususnya dalam melindungi petani, menjaga stabilitas harga, dan memastikan kualitas produk. Analisis ini memberikan gambaran singkat mengenai efektivitas regulasi impor serta tantangan yang muncul dalam penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis Implikasi Kebijakan Hukum terhadap Impor Hortikultura dalam Perlindungan Sektor Pertanian. (2) Dampak hukum impor hortikultura dalam perlindungan sektor pertanian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji implikasi kebijakan impor hortikultura terhadap perlindungan sektor pertanian di Kota Makassar. Penelitian dilaksanakan pada instansi terkait dengan melibatkan petani, pelaku usaha, pemangku kebijakan, dan akademisi sebagai responden. Data diperoleh melalui studi dokumentasi, wawancara, observasi, dan kuesioner dengan menggunakan data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif melalui tabulasi frekuensi dan persentase. Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kebijakan impor hortikultura berimplikasi langsung terhadap perlindungan sektor pertanian. Impor yang tidak terkendali menekan harga produk lokal dan merugikan petani, sedangkan impor yang selektif dan proporsional dapat menjaga stabilitas pasokan tanpa melemahkan sektor pertanian. Efektivitas perlindungan bergantung pada konsistensi kebijakan dan pengawasan pemerintah. (2) Dampak hukum impor hortikultura dalam perlindungan sektor pertanian adalah Kebijakan impor hortikultura berdampak signifikan terhadap sektor pertanian Secara ekonomi, impor yang tidak terkendali menekan harga dan pendapatan petani, serta melemahkan ketahanan dan daya saing sektor pertanian. Kebijakan impor yang belum konsisten juga berdampak pada menurunnya kesejahteraan petani dan daya saing produk hortikultura lokal. Dari sisi hukum, pengaturan impor hortikultura belum sepenuhnya memberikan perlindungan efektif bagi sektor pertanian akibat lemahnya pengawasan dan penegakan regulasi. Perbandingan dengan negara maju menunjukkan bahwa perlindungan sektor pertanian di Indonesia masih tertinggal, khususnya dalam pengendalian impor dan keberpihakan kebijakan terhadap petani domestik. Kesimpulan: Kebijakan hukum impor hortikultura bertujuan melindungi petani dan stabilitas sektor pertanian, namun belum efektif akibat inkonsistensi penerapan dan lemahnya pengawasan yang berdampak pada meningkatnya persaingan, tekanan harga, serta perlunya penguatan regulasi guna menjamin keberlanjutan dan kesejahteraan sektor pertanian Kata Kunci : Impor Hortikultura, Kebijakan Impor, Perlindungan Petani, Sektor Pertanian.