Implementasi Asas Dominus Litis Dalam Pelaksanaan Keadilan Restoratif Oleh Kejaksaan = Implementation of the Dominus Litis Principle in the Prosecutor's Office

Latar Belakang: Penegakan hukum di Indonesia menghadapi tantangan berupa rendahnya perlindungan hak korban dan lambannya proses peradilan. Keadilan restoratif muncul sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih humanis dan efektif. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan penghentian penyidikan dan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Kendari dan Polresta Kendari. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penegak hukum, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang- undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menguraikan implementasi asas dominus litis dalam pelaksanaan keadilan restoratif. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan penghentian penyidikan dan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif telah berjalan namun masih menghadapi keterbatasan koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan, serta diharapkan adanya peraturan tersendiri yang mengatur penyelesaian perkara keadilan restoratif agar antara penegak hukum dapat menjalankan kewenangan nya masing- masing untuk menyelesaiakan perkara berdasarkan keadilan restoratif; (2) Hambatan pelaksanaan meliputi aspek yuridis dalam peraturan penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif yang kurang efektif, serta aspek non-yuridis seperti rendahnya pemahaman aparat dan resistensi masyarakat terhadap penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif yang menyebabkan lambatnya penyelesaian perkara karena adanya pemahaman hukum yang rendah . Kesimpulan: Implementasi asas dominus litis dalam keadilan restoratif oleh kejaksaan berpotensi memperkuat efektivitas penegakan hukum yang humanis, tetapi memerlukan harmonisasi regulasi dan peningkatan sinergi antar-lembaga. Keadilan restoratif dapat menjadi alternatif strategis dalam mengurangi beban peradilan pidana dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.