IMPLEMENTASI SISTEM PENGELOLAAN BARANG BUKTI ATAS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA - IMPLEMENTATION OF AN EVIDENCE MANAGEMENT SYSTEM FOR HANDLING CORRUPTION CASES IN INDONESIA

ABSTRAK ANDI CHAERUL AKBAR (B01222035).Implementasi Sistem Pengelolaan Barang Bukti Atas Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Dibimbing oleh Nur Azisa sebagai Pembimbing. Latar Belakang: Pemberantasan tindak pidana korupsi sejatinya difokuskan kepada tiga unsur, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (asset recovery). Untuk mengembalikan aset-aset yang telah dicuri salah satu prasyarat yang dibutuhkan adalah kemauan politik negara, kemauan politik dari parlemen terkait dengan seperangkat aturan hukum yang harus disiapkan mulai dari pelacakan aset, pembekuan aset, penyitaan aset, perampasan aset, pengelolaan aset, penyerahan aset, sampai pada pemanfaatan dan pengawasan aset yang telah diserahkan. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan barang bukti dalam penanganan tindak pidana korupsi serta mengkaji efektivitas sistem tersebut. Metode Penelitian: Metode yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi literatur, yang hasilnya disajikan secara kualitatif. Hasil Penelitian: Sistem pengelolaan barang bukti dalam tindak pidana korupsi di Indonesia didukung landasan hukum komprehensif seperti KUHAP, UU Kejaksaan, UU Tipikor, serta peraturan teknis (Perja No. 7/2025, PMK No. 119/2022, dan Perkejaksaan No. 10/2019) yang mengatur prosedur pengumpulan, penyimpanan berdasarkan risiko dan eksekusi melalui lelang atau pemusnahan. Di Kejaksaan Republik Indonesia, peraturan ini saling melengkapi untuk pengelolaan internal dan monetisasi aset, menunjukkan efektivitas melalui peningkatan rasio pemulihan aset, percepatan penyelesaian perkara, dan transparansi daring. Namun, tantangan seperti diskresi jaksa luas, regulasi kompleks, keterbatasan SDM, infrastruktur, birokrasi, risiko devaluasi aset, dan korupsi internal memerlukan penyederhanaan aturan, digitalisasi penuh, pelatihan, serta pengawasan kuat untuk optimalisasi keadilan dan keuangan negara. Kesimpulan: Sistem pengelolaan barang bukti korupsi diatur secara komprehensif oleh peraturan seperti Perja No. 7/2025, PMK No. 119/2022, dan Perkejaksaan No. 10/2019 yang saling melengkapi, mencakup prosedur dari penyimpanan hingga lelang. Sistem ini efektif dalam meningkatkan pemulihan aset dan transparansi, namun tetap menghadapi tantangan seperti kewenangan jaksa yang luas, kompleksitas regulasi, keterbatasan SDM dan infrastruktur, serta risiko korupsi internal. Optimalisasi diperlukan melalui penyederhanaan aturan, digitalisasi, pelatihan, dan pengawasan yang lebih ketat.