NUGROHO, ANDREAN BIMO SETYO (2026) EFEKTIVITAS PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAKASSAR TERKAIT JAM OPERASIONAL BAGI KENDARAAN BERTONASE BERAT = EFFECTIVENESS OF MAKASSAR CITY TRANSPORTATION AGENCY SUPERVISION REGARDING OPERATING HOURS FOR HEAVY VEHICLES. Skripsi thesis, UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR.
B021211033-NzIfGeXSyYrsn2V5-20260311150527.jpg
Download (1MB)
B021211033-1-2.pdf
Download (726kB)
B021211033-dp.pdf
Download (220kB)
B021211033-fulll.pdf
Restricted to Repository staff only until 21 January 2028.
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
Latar Belakang: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya frekeuensi pelanggaran jam operasional bertonase berat di Kota Makassar yang berdampak pada kecelakaan fatal yang menimbulkan korban jiwa. Meskipun regulasi telah menetapkan jam operasional mulai pukul 21.00 hingga 05.00 WITA, praktik dilapangan menunjukan bahwa banyak kendaraan yang masih bebas melintas diluar waktu tersebut. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Makassar serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran jam operasional kendaraan bertonase berat di kota makassar. Metode: Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Dinas Perhubungan, sopir kendaraan bertonase berat, dan masyarakat pengguna jalan, sementara data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta dokumen resmi terkait. Hasil: Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) Pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Makassar belum berjalan secara efektif karena sanksi yang diberkan masih bersifat persuasif, seperti memerintahkan kendaraan untuk berbalik arah. (2) Efektivitas pengawasan terhambat oleh empat faktor utama: (a) Faktor Hukum, yakni kurangnya petunjuk teknis dan sanksi tegas dalam Peraturan Wali Kota Makassar No. 94 Tahun 2013; (b) Faktor Penegak Hukum, meliputi keterbatasan jumlah personel dan indikasi praktik pungutan liar; (c) Faktor Sarana dan Prasarana, seperti belum tersedianya pos pantau di setiap kecamatan dan lahan penahanan kendaraan yang memadai ; serta (d) Faktor Budaya Hukum, yakni rendahnya kesadaran dan kepatuhan pengemudi truk terhadap aturan yang ada. Kesimpulan: Efektivitas pengawasan kendaraan bertonase berat hanya dapat dicapai melalui pendekatan yang komprehensif, mencakup perbaikan regulasi teknis, peningkatan kualitas dan integritas SDM, pemanfaatan teknologi modern, serta pengawasan internal yang transparan yang dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah kota makassar.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pengawasan, Pemerintah, Kendaraan, Operasional. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | - Andi Anna |
| Date Deposited: | 31 Aug 2026 01:56 |
| Last Modified: | 31 Aug 2026 01:56 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/57320 |
