ANALISIS YURIDIS PENGAWASAN TERHADAP PENJUALAN SEPEDA LISTRIK DI KABUPATEN BULUKUMBA = Juridical Analysis of Supervision of Electric Bicycle Sales in Bulukumba Regency

Latar Belakang: penelitian terkait bagaimana regulasi dan pengawasan terkait penjualan sepeda listrik di Kabupaten Bulukumba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Berbasis Resiko. Tujuan: penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pengawasan perizinan terhadap penjualan sepeda listrik serta pelaksanaan pengawasan terhadap penjualan sepeda listrik di Kabupaten Bulukumba. Metode: penelitian ini digunakan tipe penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil Penelitian: Mekanisme pengawasan telah diatur secara sistematis melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbasis risiko, namun implementasi pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bulukumba belum berjalan optimal karena kurangnya pengawasan lapangan, belum maksimalnya penerapan sistem informasi pengawasan, serta kurangnya koordinasi antarinstansi. Kesimpulan: (1) Mekanisme pengawasan izin penjualan sepeda listrik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 telah memberikan kerangka hukum yang jelas terhadap kegiatan usaha melalui pendekatan perizinan berusaha berbasis risiko. Keberadaan mekanisme ini untuk mewujudkan tata kelola perizinan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kepatuhan pelaku usaha. (2) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bulukumba terhadap pengawasan izin penjualan dan peredaran sepeda listrik di Kabupaten Bulukumba juga belum terlaksana secara efektif dan efisien karena kegiatan usaha dengan tingkat resiko rendah tidak dilakukan pengawasan langsung, sehingga para pelaku usaha sepeda listrik di Kabupaten Bulukumba masih melakukan penjualan dan peredaran sepeda listrik di Kabupaten Bulukumba meski tidak memiliki izin usaha