IMPLEMENTASI PERDA RTRW KOTA PAREPARE DALAM KAITANNYA DENGAN PERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI SEKITAR SEMPADAN SUNGAI = IMPLEMENTATION OF THE PAREPARE CITY SPATIAL PLANNING REGULATION IN RELATION TO BUILDING PERMITS FOR HOUSING DEVELOPMENTS NEAR RIVER BANKS

SYAHLA AQILA (B021201049), dengan Judul Implementasi Perda Rtrw Kota Parepare Dalam Kaitannya Dengan Perizinan Pembangunan Perumahan Di Sekitar Sempadan Sungai. Dibimbing Oleh Andi Bau Inggit AR. Latar Belakang: Pembangunan perumahan di kawasan sempadan sungai merupakan persoalan penting dalam pengendalian tata ruang wilayah di Kota Parepare. Kawasan sempadan sungai berfungsi sebagai kawasan lindung yang berperan menjaga keseimbangan lingkungan dan mengurangi risiko bencana. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan penerbitan izin pembangunan perumahan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan risiko keselamatan bagi masyarakat. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam perizinan pembangunan perumahan di kawasan sempadan sungai serta mengkaji implikasi hukumnya terhadap keselamatan warga dan kepatuhan terhadap ketentuan tata ruang. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan warga yang bermukim di kawasan sempadan sungai, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare, didukung oleh observasi lapangan dan kajian terhadap dokumen tata ruang serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Kesimpulan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare belum berjalan optimal. Ditemukan pemberian izin pembangunan perumahan pada kawasan sempadan sungai yang seharusnya ditetapkan sebagai kawasan lindung sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan legalitas perizinan dan meningkatkan risiko keselamatan warga. Hambatan utama meliputi lemahnya koordinasi antarinstansi, belum terintegrasinya peta tata ruang dalam sistem perizinan, serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan tata ruang, integrasi teknologi geospasial dalam sistem perizinan, serta penegakan sanksi administratif guna menjamin kepastian hukum, keberlanjutan lingkungan, dan perlindungan hak masyarakat.