TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PENGATURAN KEWENANGAN PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH MILITER AKTIF = An Administrative Law Review Of The Division Of Authority In Handling Corruption Cases Committed By Active Military Personnel

ANUGRAH HERU SAPUTRA (B021201023), dengan judul “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengaturan Kewenangan Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Militer Aktif”. Di bawah bimbingan Ahsan Yunus selaku Pembimbing Utama. Latar Belakang: Penelitian ini membahas pembagian kewenangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) dalam penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh militer aktif, ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh terjadinya konflik yurisdiksi dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat militer aktif, seperti kasus Basarnas tahun 2023, yang menunjukkan adanya tumpang tindih dan ketidakjelasan kewenangan antarlembaga penegak hukum. Tujuan: untuk mengetahui penhgaturan dan pembagian kewenangan penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer aktif. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur hukum yang relevan. Hasil: penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan antara KPK dan Puspom TNI masih menyisakan celah hukum, khususnya dalam konteks penegakan hukum terhadap militer aktif yang melakukan tindak pidana korupsi. Ketiadaan mekanisme koordinasi yang eksplisit secara administratif menyebabkan potensi tarik-menarik kewenangan, yang dapat melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi dan mengancam prinsip kepastian hukum. Selain itu, belum optimalnya penerapan mekanisme peradilan koneksitas serta belum adanya SOP lintas lembaga menambah kompleksitas dalam penanganan perkara koneksitas antara sipil dan militer. Kesimpulan: Penelitian ini merekomendasikan pentingnya perumusan regulasi yang mengatur secara tegas dan operasional tentang pembagian kewenangan, termasuk prosedur koordinasi antar lembaga. Hal ini penting guna menciptakan sistem peradilan pidana yang terintegrasi, menjamin kepastian hukum, serta meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penegakan hukum di lingkungan militer.