REKONSTRUKSI PEMBERIAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DALAM PERSPEKTIF HUKUM RESPONSIF = Reconstruction of the Granting of Restitution Rights to Victims of Human Trafficking (TPPO) from a Responsive Legal Perspective

Latar Belakang : Selama ini yang menjadi permasalahan dalam banyak perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah hak restitusi korban belum terealisasi dengan baik, salah satunya karena lamanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melakukan perhitungan besaran nilai restitusi yang layak bagi korban, juga indikasi yang tidak jelas terkait persyaratan yang harus dipenuhi oleh korban untuk mengajukan restitusi. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat, menemukan bentuk rekonstruksi dan menemukan konsep ideal efektivitas penerapan pemberian hak restitusi oleh kejaksaan terhadap korban TPPO. Metode : Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil : Penelitian menunjukkan perlunya rekonstruksi terhadap Pasal 12 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mengatur tentang kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Pasal 30 C huruf c dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk melakukan penghitungan besaran ganti rugi dalam pemberian Restitusi, yang diharapkan agar perhitungan tersebut dapat dilakukan oleh kejaksaan sebagai salah satu aktualisasi asas dominus litis. Kesimpulan : Diperlukan terobosan yang bersifat responsif dari aparat penegak hukum di dalam melakukan “rechtsvinding” agar restitusi bagi korban TPPO benar-benar dirasakan kemanfaatannya. Kebaruan : Kebaruan penelitian ini adalah perumusan pemberian hak restitusi yang efektif oleh kejaksaan demi menjaga hak korban TPPO yang ideal dalam sistem penegakan hukum di indonesia.