KEDUDUKAN HUKUM SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DALAM KAWASAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL RAWA AOPA WATUMOHAI = LEGAL POSITION OF LAND OWNERSHIP CERTIFICATES IN THE RAWA AOPA WATUMOHAI NATIONAL PARK CONSERVATION AREA

Latar Belakang: Penerbitan sertipikat hak milik atas tanah dalam kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai tidak memberikan kepastian hukum kepada pemegang sertipikat hak milik. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kepastian hukum sertipikat hak milik yang terbit dalam kawasan taman nasional rawa aopa watumohai, mendeskripsikan hakikat tanggung jawab badan pertanahan nasional, dan merumuskan konsep ideal penyelesaiannya. Metode: Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang dilakukan di Kabupaten Kolaka Timur. Jenis dan Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh penelitian lapangan dengan melakukan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Data yang diperoleh dilakukan secara kualitatif untuk merumuskan kesimpulan dan saran. Hasil: Penelitian menunjukkan: (1) Kepastian hukum terhadap sertipikat hak milik yang terbit dalam kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai pada kenyataannya belum memiliki kepastian hukum, meski sertipikat hak milik yang terbit sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pendaftaran tanah. Berdasarkan hasil validasi dan plotting dari Badan Pertanahan Nasional apabila sertipikat tersebut teridentifikasi masuk dalam kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai maka akan langsung dilakukan pemblokiran. (2) Pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional (BPN) terhadap terbitnya sertipikat hak milik dalam kawasan Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai belum terlaksana secara optimal. Hal ini dapat menimbulkan pertanggungjawaban secara administrasi, pidana dan perdata terhadap Badan Pertanahan Nasional apabila terbukti sertipikat terbit akibat dari kelalaian atau kesengajaan. (3) Penyelesaian sengketa sertipikat dalam kawasan konservasi taman nasional idealnya ditempuh melalui Jalur non-litigasi karena menghasilkan solusi partisipasi yang lebih fleksibel, berkeadilan sosial, serta selaras dengan tujuan pelestarian lingkungan dan sejalan dengan prinsip reformasi agraria pro-lingkungan. Kebaruan: Penelitian ini merumuskan pengembangan Desa Konservasi yang terintegrasi dengan sertipikat hak atas tanah yang dibatasi. Kesimpulan: Kurangnya Koordiansi Badan Pertanahan Nasional dengan lembaga terkait dan tidak adanya sinkronisasi data spasial antara peta kawasan dengan data pertanahan, yang mengakibatkan terbitnya sertipikat hak milik atas tanah dalam kawasan taman nasional rawa aopa watumohai.