PENGGUNAAN KEWENANGAN OLEH PENJABAT GUBERNUR DAN IMPLIKASINYA BAGI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH = The Use of Authority by Acting Governors and Its Implications for Regional Governance

ISAK SEMUEL KEJNE MANSAWAN, B013222008. Penggunaan Kewenangan Oleh Penjabat Gubernur dan Implikasinya dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah, dibimbing oleh Faisal Abdullah selaku Promotor dan Abdul Razak selaku Ko- Promotor. Latar Belakang: Penunjukan Penjabat (Pj) Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangan dan implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis dasar hukum dan ruang lingkup kewenangan Pj Gubernur Papua Barat; (2) mengkaji praktik implementasi kewenangan tersebut dalam tata kelola pemerintahan daerah; serta (3) merumuskan rekomendasi strategis guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip desentralisasi. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis hukum. Data diperoleh melalui wawancara serta didukung oleh studi dokumentasi dan kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan ketentuan normatif kewenangan Penjabat Gubernur dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Hasil: Pertama, secara normatif kewenangan Penjabat Gubernur bersifat delegatif, sementara, dan terbatas, karena berasal dari penugasan pemerintah pusat dan tidak didasarkan pada legitimasi politik melalui pemilihan langsung. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjaga prinsip demokrasi serta otonomi daerah. Kedua, dalam praktik empiris, Penjabat Gubernur cenderung menjalankan kewenangan secara lebih luas dari ketentuan normatif, khususnya dalam pengisian jabatan struktural, restrukturisasi birokrasi, dan pengambilan kebijakan administratif strategis dengan alasan efektivitas dan stabilitas pemerintahan daerah. Ketiga, perluasan praktik kewenangan tersebut berdampak pada melemahnya kepastian hukum, rendahnya akuntabilitas, serta terbatasnya mekanisme pengawasan, yang berpotensi mengganggu prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Kesimpulan: Penjabat menjalankan kewenangan yang melampaui fungsi administratif rutin demi menjaga stabilitas pemerintahan daerah. Namun, praktik tersebut belum diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang memadai sehingga berimplikasi pada akuntabilitas dan kepastian hukum. Temuan: Penelitian ini menawarkan formulasi pengaturan ideal kewenangan Pj Gubernur yang menyeimbangkan efektivitas pemerintahan dan prinsip otonomi daerah.