PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM PADA TINDAK PIDANA CUKAI SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN KERUGIAN PADA PENDAPATAN NEGARA = Implementation Of The Ultimum Remedium Principle To Excise Criminal Act As An Effort To Recover Loss Of State Revenue

Latar belakang: Undang-Undang Cukai digolongkan sebagai regulasi administratif, sehingga diberlakukan sebagai ultimum remedium. Pemidanaan di sektor ini harus menyeimbangkan tujuan prospektif (deterrence effect) dan retrospektif (pemulihan kerugian negara) Tujuan: untuk menganalisis dan menemukan urgensi, penerapan, dan konsep ideal, asas ultimum remedium dalam penegakan hukum pidana cukai Metode: Penelitian hukum normatif dengan Pendekatan Perbandingan, Pendekatan Kasus dan Pendekatan Konsep. Bahan hukum primer berupa undang-undang dan putusan pengadilan, didukung literatur sekunder, dianalisis secara kualitatif-deduktif. Hasil: (1) Urgensi Asas Ultimum Remedium dalam penegakan hukum pidana cukai untuk menghindari overkriminalisasi, menjaga proporsionalitas sanksi, dan mengurangi beban institusi pemasyarakatan, (2) penerapan asas ultimum remedium dalam praktik peradilan masih minim, sekitar 93% putusan pidana cukai tetap menjatuhkan pidana penjara, (3) Konsep ideal penegakan hukum pidana di bidang cukai mengacu pada pembaruan paradigma yang menempatkan pendekatan restoratif dan asas ultimum remedium sebagai fondasi utama, demi menyeimbangkan antara efektivitas pemulihan penerimaan negara dan kepastian hukum. Kesimpulan: Penegakan hukum pidana cukai idealnya tidak lagi menjadikan pidana penjara sebagai sanksi utama, melainkan menempatkan sanksi administratif dan pendekatan pemulihan sebagai prioritas. Kebaruan: Penelitian ini menawarkan kerangka integratif yang memadukan perspektif forward looking (deterrence) dan backward looking (restoratif) ke dalam desain piramida sanksi cukai, disertai indikator implementasi pada setiap tahap proses penegakan; pendekatan ini belum diuraikan secara komprehensif dalam literatur hukum cukai Indonesia