KEBIJAKAN PENAMBANGAN PASIR LAUT DI SULAWESI SELATAN BERBASIS PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT = SEA SAND MINING POLICY IN INDONESIA IS BASED ON MARINE ENVIRONMENTAL PROTECTION

Latar Belakang: Kebijakan penambangan pasir laut di Indonesia telah menimbulkan dampak signifikan terhadap lingkungan pesisir, meskipun berbagai instrumen hukum telah mengatur perlindungan lingkungan laut. Namun, Implementasi yang eksploitatif, lemahnya pengawasan, dan regulasi yang tidak konsisten menunjukkan kebijakan ini belum optimal. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis dampak kebijakan penambangan pasir laut terhadap lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat pesisir serta mengevaluasi dasar hukum dan bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan dan pemulihan lingkungan. Metode: Penelitian ini meggunakan metode empiris dengan pendekatan interdisipliner, lokasi penelitian di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, serta menganalisis data primer dan sekunder secara kualitatif melalui wawancara dan observasi. Hasil: (1) Dampak kebijakan penambangan pasir laut yang terjadi di Pesisir Galesong dan Pulau Kondingareng menimbulkan kerusakan pada lingkungan fisik, serta menurunnya produktivitas nelayan yang mengakibatkan pergeseran sosial-ekonomi masyarakat pesisir; (2) Pemerintah memiliki tanggungjawab konstitusional, yuridis, moral, dan politis dalam melindungi lingkungan, namun kerusakan di Galesong dan Pulau Kondingareng menunjukkan kurangnya monitoring, inkonsistensi regulasi serta minimnya jaminan perlindungan hukum bagi nelayan. Kesimpulan: Dampak penambangan pasir laut di Galesong dan Pulau Kondingareng melanggar prinsip keadilan antargenerasi dan intragenerasi serta tidak adanya pertanggungjawaban pemerintah secara optimal.