ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN.PALU) = Juridical Analysis Of The Crime Of Theft With Violence Committed By a Child (Case Study Of Decision Number 15/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Pal)

ABSTRAK MAUREN ANASTASYA SARA TATA (B011221217) “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/Pn.Pal)” . Dibimbing Oleh Haeranah sebagai Pembimbing. Latar Belakang : Pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana yang tidak hanya menyerang harta benda, tetapi juga mengancam keselamatan dan rasa aman korban, sehingga dikualifikasikan sebagai pencurian yang diperberat. Permasalahan yuridis menjadi lebih kompleks ketika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak, karena selain tunduk pada ketentuan hukum pidana umum, penanganannya juga harus memperhatikan sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada perlindungan, pembinaan, serta kepentingan terbaik bagi anak. Dalam praktik peradilan, sering muncul ketegangan antara kebutuhan melindungi masyarakat dari kejahatan dengan kekerasan dan kewajiban negara untuk menjamin hak serta masa depan anak pelaku. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi yuridis tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak serta menilai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Metode: penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil: penelitian ini menunjukkan bahwa (1) unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP telah terpenuhi secara yuridis, dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana biasa. Anak dianggap melakukan perbuatan yang memenuhi unsur pidana, meskipun tingkat kesalahan dipengaruhi usia, psikologi, serta latar belakang sosial. (2) dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Palu menunjukkan adanya keberatan terhadap pemidanaan anak. Meskipun alat bukti telah lengkap dan litmas merekomendasikan pidana bersyarat, majelis hakim tetap menjatuhkan pidana penjara tanpa menguraikan secara mendalam alasan penolakan rekomendasi, sehingga penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak belum optimal. Kesimpulan: pertanggungjawaban pidana anak harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan dan pembinaan, sehingga pemidanaan seharusnya lebih menekankan aspek edukatif dan rehabilitatif, serta reintegrasi sosial.