ANALISIS PUTUSAN PERKARA KORUPSI NOMOR:34/PID.SUS-TPK/2025/PN.JKT.PST = ANALYSIS OF CORRUPTION COURT DECISION NUMBER 34/PID.SUS-TPK/2025/PN.JKT.PST

Latar Belakang: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/Pn.Jkt.Pst. yang menjatuhkan vonis bersalah kepada Menteri Perdagangan RI Periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong, sebagian pihak menilai bahwa putusan ini tidak tepat mengingat Terdakwa tidak menerima aliran dana dalam perkara ini, permasalahan utama terletak apakah penerapan hukum pidana materil telah tepat, begitupun dengan pertimbangan hukum hakim. Tujuan: menganalisis penerapan hukum pidana materiil pada konstruksi dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara korupsi importasi gula dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/Pn.Jkt.Pst. Metode: penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil:. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 34/Pid.Sus-Tpk/Pn.Jkt.Pst hanya terbukti tepat sebagian. Sebagian tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa masuk ranah Hukum Administrasi Negara akibat tidak terpenuhinya unsur kumulatif kerugian keuangan negara, sehingga penerapan hukum pidana materiil hanya tepat pada penugasan PT PPI. Meskipun terdapat kekurangan dalam pertimbangan hukum hakim atau ratio decidendi, vonis 4 tahun 6 bulan penjara dinilai telah memenuhi standar keadilan hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan hukum hakim yang menolak sebagian audit BPKP demi menjamin kerugian negara yang bersifat nyata (actual loss), sekaligus meminimalisir penetapan kerugian spekulatif guna menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak terdakwa. Kesimpulan: Tidak seluruh perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, hanya perbuatan pada penugasan PT PPI yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.