FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH DALAM PEMERIKSAAN KEPATUHAN PENGELOLAAN DANA DESA = THE ROLE OF THE REGIONAL INSPECTORATE IN COMPLIANCE AUDITS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT

IIS ARISKA R (B012241036). Fungsi Inspektorat Daerah Dalam Pemeriksaan Kepatuhan Pengelolaan Dana Desa. Dibimbing oleh NASWAR. Latar belakang: Pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN memerlukan pengawasan yang efektif untuk memastikan penggunaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam melakukan pemeriksaan kepatuhan pengelolaan dana desa. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai ketidakpatuhan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dan melemahkan prinsip akuntabilitas serta transparansi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi Inspektorat Daerah dalam pemeriksaan kepatuhan pengelolaan Dana Desa serta rekomendasi dan tindak lanjut pemeriksaan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pemerintah desa. Metode: Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris yang berlokasi di Inspektorat Daerah Kabupaten Barru. Jenis dan sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan Inspektur pembantu, auditor dan pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen pemeriksaan, dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menyusun temuan secara sistematis dan menyajikannya secara deskriptif untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa (1) fungsi Inspektorat Daerah dalam pemeriksaan kepatuhan pengelolaan Dana Desa telah dilaksanakan melalui audit, reviu, dan evaluasi, tetapi masih ditemukan berbagai ketidakpatuhan administratif dan substantif, seperti kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran, dan ketidaktertiban administrasi keuangan. (2) rekomendasi yang diberikan Inspektorat Daerah berperan dalam mendorong perbaikan kepatuhan pengelolaan Dana Desa, tetapi tindak lanjut oleh pemerintah desa belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan kapasitas aparatur dan lemahnya pengendalian internal. Kesimpulan: Penguatan fungsi pengawasan dan konsistensi tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan merupakan faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan.