AMBIGUITAS MAKNA TINDAK PIDANA DENGAN MAKSUD PERBUATAN YANG PATUT DIHORMATI TERHADAP PENJATUHAN SANKSI PIDANA TUTUPAN DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA = AMBIGUITY OF THE CRIME OF RESPECTABLE INTENTIONS IN IMPOSING CLOSED CRIMINAL SANCTIONS IN THE REFORMATION OF INDONESIAN CRIMINAL LAW

Arie Purnama Saputra (B012232097). Ambiguitas Makna Tindak Pidana Dengan Maksud Perbuatan Yang Patut Dihormati Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Tutupan Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. Dibimbing Oleh Aswanto sebagai Pembimbing Latar Belakang: Asas kejelasan rumusan dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan hal yang sangat penting terutama prinsip Lex Certa dalam hukum pidana. Kedua prinsip tersebut menekankan pada aspek setiap norma hukum harus memiliki rumusan yang jelas agar tidak menimbulkan kekaburan norma yang berdampak pada ketidakpastian hukum dalam menginterpretasi suatu norma hukum. Tujuan: Penelitian ini ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan pembentuk/dan atau penyusun Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memasukkan pidana tutupan sebagai sanksi pidana pokok dan bentuk maksud perbuatan patut dihormati yang dikenakan sanksi pidana tutupan. Metode: Penelitian ini adalah tipe penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Bahan hukum penelitian adalah bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk memberikan preskripsi terhadap isu hukum penelitian. Hasil: Penilitian menunjukkan bahwa dari pertimbangan pembentuk dan/atau penyusun Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memasukkan sanksi pidana tutupan sebagai salah satu sanksi pidana pokok yaitu, untuk memperlakukan terpidana politik secara istimewa dari terpidana biasa. Bentuk perbuatan maksud patut dihormati adalah bentuk motif dari pelaku melakukan tindak pidana politik yang mengandung unsur kebaikan. Unsur kebaikan tersebut telah penulis rumuskan dalam temuan penulis sebagai unsur kebaruan dari peneltian penulis. Kesimpulan: Undang-Undang No.1 Tahun 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum memenuhi asas kejelasan rumusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terutama Prinsip Lex Certa dalam hukum pidana. Sehingga, Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana perlu untuk direvisi.