PERAMPASAN ASET PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK PADA PERKARA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN = Asset Forfeiture of Bona Fide Third Parties in Corruption Cases: A Justice Perspective

Latar Belakang: Perampasan aset sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi kerap menimbulkan permasalahan hukum ketika aset yang disita ternyata bukan milik pelaku, melainkan milik pihak ketiga yang beritikad baik. Dalam praktiknya, penegak hukum lebih menitikberatkan pada pemulihan kerugian negara, sementara perlindungan terhadap hak kepemilikan yang sah kerap terabaikan. Ketiadaan aturan yang tegas dan mekanisme perlindungan yang jelas bagi pihak ketiga menyebabkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menelaah konsep keadilan dalam perampasan aset milik pihak ketiga beritikad baik pada perkara korupsi serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang terdapat dalam sistem hukum Indonesia, termasuk relevansinya dengan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menganalisis bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Analisis bahan hukum menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pihak ketiga beritikad baik dalam perkara korupsi masih terbatas. Meskipun Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan PERMA Nomor 2 Tahun 2022 telah memberikan ruang bagi pihak ketiga untuk mengajukan keberatan, namun belum terdapat definisi yang tegas maupun mekanisme keberatan yang efektif. Kesimpulan: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset perlu dirancang secara komprehensif dengan memasukkan ketentuan eksplisit mengenai perlindungan pihak ketiga beritikad baik, mekanisme pemulihan aset dan ganti kerugian, serta penerapan prinsip due process of law agar keadilan substantif dapat terwujud.