Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaean Zonasi di Kawasan Taman Nasional Wakatobi = Enforcement Of Law Against Zoning Violations In The Wakatobi National Park Area

Hariadin (B012232009) Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Pelanggaran Zonasi Di Kawasan Taman Nasional Wakatobi Dibimbing Oleh Abd. Asis sebagai Pembimbing. Latar Belakang: Taman Nasional Wakatobi merupakan kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis dan strategis. Penegakan hukum dalam penanggulangan pelanggaran zonasi menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum dalam penanggulangan pelanggaran zonasi di Kawasan Taman Nasional Wakatobi. Metode: Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian empiris dengan pendekatan multidisipliner yang memadukan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Teknik analisa sumber data yang digunakan dengan menganalisa sumber data primer dan data sekunder dan menyajikan hasil analisis secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitis. Hasil: Penelitian menunjukan bahwa (1) Penegakan hukum dalam penanggulangan pelanggaran zonasi di Kawasan Taman Nasional Wakatobi belum optimal, karena upaya nonpenal melalui pengawasan, sosialisasi, pemasangan batas zona, dan program pemberdayaan masyarakat masih menghadapi berbagai kendala, sedangkan pada upaya penal masih terdapat kelemahan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan putusan yang belum memberikan efek jera. (2) Faktor penghambat penegakan hukum dalam penanggulangan pelanggaran zonasi di Kawasan Taman Nasional Wakatobi dinilai belum efektif karena dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, dan faktor masyarakat, terutama pada pergeseran pola penangkapan ikan akibat tekanan pasar dan intervensi kapal pengepul. Kesimpulan: Efektivitas penegakan hukum dalam penanggulangan pelanggaran zonasi di Kawasan Taman Nasional Wakatobi belum tercapai karena upaya nonpenal dan penal belum optimal serta masih dihambat berbagai faktor. sehingga, diperlukan penguatan pengawasan, pencegahan, penangkalan, penindakan, pemberantasan, dan penumpasan, yang didukung dengan penguatan norma zonasi, harmonisasi regulasi, peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur, putusan hakim yang proporsional, serta penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur dalam perizinan perikanan.