HARMONISASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN (PERMENKES) DENGAN ATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJS) TERKAIT PENGGANTIAN ALAT BANTU KACAMATA = HARMONIZATION OF THE MINISTER OF HEALTH REGULATION POLICY (PERMENKES) WITH THE REGULATION OF THE SOCIAL HEALTH SECURITY ADMINISTRATOR AGENCY (BPJS) REGARDING THE REPLACEMENT OF EYEGLASSES

Latar Belakang : Harmonisasi kebijakan antara Permenkes dan aturan BPJS Kesehatan terkait penggantian alat bantu kacamata muncul karena adanya perbedaan pengaturan dan mekanisme antara kedua lembaga yang sering menimbulkan kendala dalam pelayanan kepada peserta. Harmonisasi diperlukan agar tercipta keselarasan kebijakan, kepastian hukum, serta peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan mata bagi masyarakat. Tujuan : Untuk menganalisis dan mengkaji Harmonisasi kebijakan antara Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dengan regulasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam penggantian alat bantu kacamata. Dan Untuk menganalisis dampak dari disharmoni kebijakan ini terhadap aksesibilitas layanan kesehatan mata bagi peserta BPJS Kesehatan. Metode : penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan, studi pustaka dan studi lapangan. Hasil : (1) Harmonisasi kebijakan antara Permenkes dan regulasi BPJS Kesehatan dalam penggantian kacamata merupakan kebutuhan mendasar untuk menjamin kepastian hukum dan pemenuhan hak atas kesehatan, karena ketidaksinkronan antara norma berbasis kebutuhan medis dan pengaturan operasional yang restriktif telah membatasi akses layanan kesehatan mata bagi peserta BPJS Kesehatan. (2) Disharmoni antara Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 dan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 menurunkan aksesibilitas layanan kesehatan mata bagi peserta BPJS Kesehatan karena ketidaksinkronan antara kebutuhan medis dan pengaturan pembiayaan yang menimbulkan ketidakpastian hukum, hambatan administratif, serta belum optimalnya pemenuhan hak atas kesehatan. Kesimpulan : Harmonisasi kebijakan antara Permenkes dan aturan BPJS Kesehatan sangat penting untuk menciptakan keseragaman regulasi dan memperlancar pelaksanaan penggantian alat bantu kacamata bagi peserta. Dengan adanya penyelarasan kebijakan, pelayanan kesehatan mata dapat berjalan lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan.